Menyulam Perdamaian di Bumi Papua

Tonggak sejarah

Di tengah ragam kebijakan yang diambil oleh masing-masing rezim dalam mengatasi persoalan Papua, secara garis besar ada dua tonggak sejarah yang sangat penting dan seyogianya menjadi pijakan bagi pemerintah saat ini dalam perumusan kebijakan. 

Pertama, runtuhnya rezim militeristik Soeharto telah menjadi titik awal perubahan mekanisme pengelolaan wilayah Papua dari pendekatan militer atau berorientasi pada keamanan menjadi pendekatan yang berbasis kesejahteraan yang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi dan pasca reformasi. 

Kedua, pemberian otonomi khusus kepada Papua yang notabene merupakan privilege secara politik dan ekonomi sejak 2001 melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

Kedua momen ini sejatinya menjadi tonggak penting agar pemerintah hari ini tidak tergoda untuk melakukan pendekatan yang sifatnya represif dan militeristik seperti masa lampau, serta secara cermat melakukan kaji ulang terhadap otonomi khusus yang sudah diberikan. 

Kaji ulang ini menjadi sangat penting karena rencananya akan digulirkan otonomi khusus jilid dua. Pemerintah dan parlemen harus memastikan bahwa jika benar akan dilanjutkan, otonomi khusus tersebut benar-benar memberikan manfaat di segala lini bagi masyarakat Papua, bukan segelintir elit lokal saja seperti yang terjadi pada otonomi khusus jilid pertama.

Dengan kompleksitas permasalah sedemikian, upaya mewujudkan perdamaian di tanah Papua tidak bisa melalui satu solusi atau pendekatan saja. Dibutuhkan mekanisme penanganan yang bersifat komprehensif yang menyentuh segala aspek kemasyarakatan Papua dan tentunya berpijak pada aspirasi dan suara masyarakat arus bawah Papua sendiri. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dialog yang komprehensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua, serta kedua aras pemerintahan tersebut dengan masyarakat Papua secara langsung. Dialog tidak bisa dilakukan antarpemerintah saja karena dikhawatirkan spirit elitisme yang akan bekerja dengan menegasikan aspirasi masyarakat. 

Masih intensnya aksi-aksi kekerasan di Papua saat ini merupakan resultansi ketidakpuasan masyarakat bawah yang merasa tidak menerima manfaat dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah di forum-forum global juga harus lebih gencar dilakukan untuk menangkis segala stigma buruk yang disuarakan oleh negara-negara asing pendukung kemerdekaan Papua.

Harapan perdamaian

Kembali ke konteks pelabelan teroris kepada gerakan separatis Papua atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)-nama yang disematkan sebelumnya.