SBY Tidak Disadap

Walau KH Ma'ruf Amin menyangkal sebanyak 3x sewaktu hal tersebut ditanyakan oleh kuasa hukum Ahok, tapi SBY bak pahlawan kesiangan malah membenarkan adanya percakapan via telepon tersebut. Yups, pahlawan kesiangan, karena tindakan SBY tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa KH Ma'ruf Amin telah berbohong dalam persidangan tersebut!

Kemudian SBY mencoba melemparkan issue ini ke pemerintahan Jokowi. Dengan cerdik bak ular, SBY menggiring opini bahwa telah terjadi penyadapan ilegal dan meminta pemerintah untuk merespon issue ini. SBY berusaha mengalihkan permasalahan utama mengenai adanya telepon pada malam sebelum dikeluarkannya fatwa kepada K.H. Ma’ruf Amin ke permasalahan adanya penyadapan.

Pihak kuasa hukum Ahok menyangkal adanya penyadapan. Pihak kuasa hukum Ahok menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi adanya percakapan via telepon antara SBY dan K.H. Ma’ruf Amin dari media online Liputan6.com tertanggal 7 Oktober 2016.

Menurut Bocah, kasus ini sungguh menggelikan sekali.

Hyoh hyoh hyoh.

Mari kita runut kronologisnya... (cieee... seperti detektif aja)...

Di pilkada DKI Jakarta 2017, AHY-Silvy ingin mendapatkan restu dari PB NU. Namun Ketum PB NU, Kyai Said Agil Sirajd tak berkenan menemui paslon no. 1 tersebut dengan alasan PN NU adalah organisasi masyarakat keagamaan yang tidak berpolitik praktis. Jadinya, paslon no. 1 dipertemukan dengan Rois Am KH Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan tersebut, tentu saja ada beberapa pengurus PB NU yang hadir. Nah, saat pertemuan tersebut, entah siapa yang telepon duluan, yang pasti percakapan antara SBY dan KH Ma'ruf Amin itu ada. Dan oleh salah satu orang yang hadir dalam pertemuan itu dibocorkan ke media online lipuan6.com. 

Jadi apa yang dituduhkan oleh SBY, bahwa dia disadap adalah rekaan beliau semata, yang dibesar-besarkan dan dihebohkan supaya menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah Jokowi.

Bocah maklum, sebagai orang tua, pak SBY tentu akan berjuang dan berusaha yang terbaik untuk anaknya. Hanya saja, sebagai mantan presiden, tindakan SBY tidak mencerminkan kenegarawanan. Dalam konpres tersebut, sepertinya SBY lebih mementingkan kepentingan pribadinya, yaitu menjadikan anaknya Gubernur DKI Jakarta, dibanding mementingkan kepentingan negara.