Industri media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan menggerakkan perkembangan suatu negara.
Dalam berbagai bentuknya, media memiliki kekuatan besar untuk membentuk pandangan masyarakat, menyebarkan informasi, serta memengaruhi perkembangan aspek sosial, politik, dan budaya.
Di Indonesia, sejarah industri media erat kaitannya dengan dinamika politik dan sosial, terutama selama masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Latar Belakang Era Orde Baru
Era Orde Baru dimulai setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 1965 yang membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk media. Masa ini merupakan periode represi politik dan pembatasan kebebasan berpendapat, serta pengawasan yang ketat terhadap media massa.
Dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mengendalikan informasi, industri media mengalami transformasi besar.
Kontrol Pemerintah Terhadap Media
Pemerintah Orde Baru mendirikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengatur kepemilikan media. Hal ini menyebabkan konsolidasi media dalam bentuk kartel yang dikuasai oleh kelompok yang dekat dengan rezim Soeharto.
Media-media yang kritis terhadap pemerintah cenderung diberangus atau diberi tekanan, sedangkan media yang tunduk pada pemerintah mendapatkan akses ke sumber daya dan perlindungan yang lebih besar.
Selain itu, terdapat undang-undang yang membatasi kebebasan pers, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penyiaran yang digunakan untuk menekan media yang kritis terhadap pemerintah. Kritik terhadap pemerintah atau Soeharto secara terbuka dapat mengakibatkan tindakan hukum dan represi.
Media sebagai Alat Propaganda
Media di era Orde Baru sering digunakan sebagai alat propaganda pemerintah. Program-program berita dan tayangan televisi sering kali diciptakan untuk menciptakan citra positif pemerintah dan Soeharto.
Beberapa media massa, termasuk surat kabar seperti Kompas, diduga memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah dan sering kali menghindari pemberitaan kritis terhadap pemerintah.