Salam untuk semua....
Tulisan saya sebelumnya tentang pengalaman di 4 Rumah Sakit (RS) Swasta dan 1 RSUD di DKI Jakarta memberi pemikiran dalam diri saya, apakah saya diuntungkan atau dirugikan dengan biaya yang saya keluarkan selama ini demi pelayanan kesehatan.
Untung atau Rugi dalam Pelayanam Kesehatan ?
Secara mudah, pengalaman di RSUD dalam tulisan saya dapat disimpulkan bahwa ayah mertua saya diuntungkan karena iuran yang dibayarkan lebih sedikit jumlahnya dengan biaya yang timbul dan dibayarkan oleh askes/BPJS Kesehatan. Itulah yang dimaskud dengan asuransi sosial atau konsep asuransi.
Pengalaman saya pada saat di 2 RS Swasta dengan kejadian yang hampir sama di RSUD adalah pihak kami membayar biaya RS dengan diskon atau membayar tidak sesuai tagihan dan membayar tagihan secara cicilan akibat dari kebijakan RS. Saya tidak tahu persis alasan apa yang digunakan oleh pihak RS.
Keadaan yang menguntungkan pihak saya tersebut, bisakah juga menguntungkan pihak RS ? Isu terkini bahwa RS merasa kurang diuntungkan, bahkan dirugikan oleh pasien pengguna BPJS karena mekanisme yang dijalankan BPJS. Ada cerita profesi/pelayan kesehatan merasa kurang dihargai sebagaimana mestinya.
Adanya GAP atau Celah diantara keadaan 2 Pihak di atas, bisa saja terjadi sebaliknya RS diuntungkan dan pasien merasa dirugikan dengan alasan-alasannya sendiri.
Tantangan menjadi RS yang menakjubkan di DKI JAKARTA ?
Inti dari keadaan  di atas adalah RS tetap menjalankan operasionalisasinya secara berkelanjutan dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Rochmanadji Widajat (2009) menyebutnya dengan istilah asing yang menjadi judul bukunya yakni "being a great and sustainable hospital". Setahu dan seperasaan saya RS sepertinya bisnis yang menggiurkan ?
Tulisan saya tidak akan menguraikan banyak isi dari buku Widajat (2009). Widajat (2009) mengutarakan kelemahan RS kebanyakan di Indonesia pada sekitar masa itu dapat disimpulkan mulai dari minimnya sarana, pengalaman dan daya saing, serta lemahnya kepemimpinan manajemen RS. Temuan kelemahan tersebut saya yakin sering ditemukan dan dialami oleh masyarakat, namun itulah alasan saya menuliskan soal "Operasionalisasi RSUD Pasar Minggu" harus betul-betul dijaga oleh Gubernur DKI AHOK yang dimimpikan punya cara bagus dalam mengubah kondisi Ibukota.
Ditengah-tengah tulisan ini sempat terbersit juga dalam pikiran saya tentang salah satu prinsip hukum undue influence yang singkatnya adalah keadaan/kedudukan ekonomi yang tidak menguntungkan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. Pasien bisa saja tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh tagihan jika mampu membuktikan terjadinya keadaan yang demikian itu. Pertanyaan: apabila ada jenis obat generik namun diberikan obat paten bagi pasien rawat inap ? Pemberian antibiotik langsung dengan harga mahal namun sebenarnya bisa diberikan antibiotik lebih murah dulu ? Saya pernah mengalami hal ini, dan saya justru atas kemauan sendiri membeli dan juga menghentikan pemberian obat karena istri saya justru muntah-muntah sampai harus melalui prosedur endoskopi dan hasilnya nihil.
