Mohon tunggu...
BONNE KALOBAN
BONNE KALOBAN Mohon Tunggu... -

Baik baik saja.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dibilang, blusukan adalah pencitraan -- Jokowi “keukeuh”/ “tetap hati”.

6 Juli 2014   06:07 Diperbarui: 18 Juni 2015   07:18 246
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Do “The Right Thing”, “Right”.

Tulisan ini adalah opini, jadi memang bersifat subyektif, selebihnya hanyalah jawaban pertanyaan : masuk akal atau tidak (make sense) ?

Dibilang , blusukan adalah pencitraan , Jokowi “keukeuh” nyapres.

Blusukan sebagai usaha proses pemahaman masalah secara komprehensive. Karena dengan pemahaman yang komprehensive, maka akan menghasilkan “keyakinan kebenaran” dalam mengambil sikap dan keputusan.

Mengapa pemahaman masalah secara komprehensive, yang lebih menjamin ketepatan dan kebenaran keputusan, menjadi kunci penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan masalah baru.

Opini saya : Do “The Right Thing”, “Right”.Tidak cukup seorang presiden hanya memiliki program program yang dibutuhkan rakyat, kalau tidak melaksanakan dengan cara yang paling benar. Mengapa, karena hasilnya mungkin tidak menjadi maksimal , kalau tidak “gagal total”.

Jadi kalau blusukan adalah salah satu cara identifikasi masalah secara komprehensive, maka tentu tidak ada yang salah dengan blusukan. Seandainya karena blusukan Jokowi memberikan impresi positif (citra baik) bahwa Jokowi mencoba bekerja dengan sebaik-baiknya (komprehensive) , tentunya blusukan Jokowi bukanlah suatu masalah, karena blusukan yang intinya identifikasi masalah secara komprehensive itu diperlukan. Ternyata permasalahan yang ditangani Jokowi dalam kapasitas sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta , diselesaikan dengan tuntas, diterima oleh seluruh “stake holder” dan relatif tidak menimbulkan masalah baru. Penghuni liar waduk ber KTP DKI, di relokasi ke Rusun. PKL yang mengokupasi ( menyerobot ) jalan raya menjadi tempat berdagang, di relokasi ke dalam pasar.

Sebaliknya , kalau hanya berupa perintah “menggusur” penghuni liar waduk & bantaran sungai, , tanpa diikuti pemenuhan kebutuhan penghuni liar akan tempat tinggal (rusun) atau menggusur PKL tanpa memenuhi kebutuhan PKL akan tempat berjualan (pasar) , maka pastilah tetap “bermasalah”.

So, kalau sebagian masyarakat yang karena ketidak-tahuan maksud blusukan Jokowi yang sebenarnya menganggap blusukan sebagai pencitraan, maka siapa saja yang tahu hal ini, boleh memberi pencerahan. Sedang untuk sebagian yang karena memiliki kepentingan khusus (pribadi) dan bukan berdasar kepentingan masyarakat banyak, boleh saja berpendapat lain soal blusukan, karena pada akhirnya masyarakat luas akan menilai masalah blusukan secara proporsional.

Opini saya dengan membaca rekam jejak selama ini , blusukan Jokowi selama ini adalah masih hal yang benar.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun