Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya bahwa seorang mantan karyawan menggugat PT.BRATATEX dan PT.TRIANA HARVESTINDO NUSANTARA. Dimana dalam pemberitaan tersebut selain korban  dipihak karyawan juga ada kerugian negara  yang diakibatkan oleh tindak kriminal tersebut.
Maka pada 24 juli 2023 korban begal  digital berupa bukti potong PPh 21 final tersebut mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung guna memperoleh informasi apakah benar jika nilai bukti potong lebih besar dari nilai transaksi yang sebenarnya dan selisih uang nya diambil oleh pemegang saham maka akan terdapat kerugian negara .
Selain itu ternyata sebelumya antara korban Begal Digital tersebut dan Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung pernah melakukan Audiensi membahas dokumen yang di terbitkan oleh PT.BRATATEX. Hasil dari Audiensi tersebut adalah diterbitkannya Surat oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung Nomer No.S-308/KPP.0917/2023 Tanggal 7 Maret 2023 yang berisi bahwa Bukti Potong PPh 21 Final tersebut Benar di terbitkan oleh PT.BRATATEX.
Audiensi saat itu di bantu oleh LSM Perkara dan  karena kurang puas dengan jawaban surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung tersebut maka  pihak LSM Perkara membuat Surat No. 0267/Ext/DPP/LSM-PERKARA/PAR/III/2023    Tanggal 10 Maret 2023 yang isinya meminta diadakan Audiensi kembali Kamis 16 Maret 2023 ,Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat juga turut diundang di dalam Surat tersebut dimana sampai saat ini Acara tersebut tidak pernah terlaksana.
Permintaan Audiensi ke 2 oleh LSM Perkara disebabkan karena Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung dibatasi dalam Pasal 34 Undang-Undang Pajak tentang pemberian informasi tentang wajib pajak ,sementara pihak korban Begal Digital  yang merupakan lawan transaksi berpendapat bahwa data yang diminta bersifat umum ,mudah dan hanya bisa dilakukan oleh Petugas Pajak karena telah menggunakan eSPT, data yang diminta saat itu adalah apakah Bukti Potong PPh tersebut dilaporkan masa Maret 2017 , Tanggal Cetak Bukti Potong , Tanggal Pelaporan / Tanggal KPP Cimahi menerima Dokumen tersebut ( Sampai dengan tahun 2021 PT.BRATATEX. terdaftar di KPP Cimahi ).
Sampai artikel ini ditayangkan belum ada respon dari Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Bandung terkait surat yang berisi pertanyaan apakah ada kerugian negara bila uang hasil begal oleh perusahaan diambil oleh pemegang saham.
