Guru Berbicara Politik, Dia Berpolitik?

Baik dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemecatan PNS atau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beberapa poin saya bisa sebutkan bahwa seorang PNS dipecat bila menyeleweng dari UUD 1945 dan Pancasila. Melakukan tindak pidana korupsi, berselingkuh, melakukan tindakan kejahatan berencana, menjadi anggota atau pengurus Parpol, menjadi pengurus organisasi terlarang menyalahgunakan kekuasaan, malas ke kantor, narkoba, dll.

Lantas seorang guru yang berposisi sebagai PNS, misalnya berbicara politik dari sudut pandang nilai-nilai dan pendidikan, tidak menghasut, tidak mengarahkan massa, tidak naik ke panggung kampanye, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu dibilang berpolitik hanya karena ia berbicara politik? Sekerdil itukah cara berpikir kita?

Lantas bagaimana dengan oknum yang menghina pancasila, mengejek aparat keamanan, berencana menganti Pancasila apa mereka langsung dipenjara? Tentu melalui alat ukur hukum untuk mempidanakan mereka.

Guru berbicara politik sebagai bonum commune: kebaikan bersama itu saja. Kalau lebih itu jelas pelanggaran.

Kepada anak-anak dia cuma bilang, "nak pilihlah pemimpin yang berintegritas, jujur, berani, peduli sama rakyatnya. Jangan pilih pemimpin yang karena seagama-seiman, sesuku, seetnis atau karena ia ganteng atau cantik. Kalau kamu pilih berdasarkan faktor "sama" atau karena halo effect saja, kamu akan menderita 9 turunan," hehehe. Maksudnya biar dia takut.

Jadi apakah ketika guru berbicara politik dia berpolitik? Tidak ada alasan kuat jika guru bersangkutan dianggap berpolitik.

(Salam Damai)