Terpilihnya Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil gubernur DKI tidak terlepas permintaan pribadi Ahok kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri. Perlu diketahui, awalnya PDI-P mengusulkan Boy Sadikin untuk menempati posisi wakil gubernur setelah Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden pada pemilihan presiden tahun 2014 silam. Perubahan nama wakil diluar kesepakatan internal partai (PDI-P), setidaknya memberi gambaran kepada publik bahwa Ahok memiliki hubungan yang “mesra” dengan Ketua Umum PDI-P. Jangan heran walau disindir berkali-kali oleh elit PDI-P, Ahok terlihat adem ayem saja.
Selain memiliki relasi yang baik dengan Megawati, Ahok juga tetap memikirkan masa depan karir dan kepentingan politiknya. Pertama, politik jangka pendek Ahok. Kedua, politik jangkah menengah.
Pertama, kepentingan jangka pendeknya bagaimana modal politik Ahok seandainya dia benar-benar maju melalui jalur independen dan menang? Tentunya, PDI-P akan menjadi modal politik Ahok. Perlu diingat, PDI-P adalah pemenang pemilu legislatif (Pileg) DKI Jakarta dengan meraih 28 kursi anggota DPRD.
Dengan modal politik itu, PDI-P akan menjadi kunci sukses Ahok dalam setiap pembahasan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta di dewan. PDI-P akan memainkan peran dengan menyebarkan pengaruhnya melalui lobi-lobi politik. Jika mandek dalam komunikasi politik, Ahok bisa saja meminta pengaruh Joko Widodo sebagai Presiden yang merupakan kawan lama Ahok.
Kedua, kepentingan politik jangka menengah ini berkaitan dengan bargaining politik di tahun 2019. Bagaimanapun Ahok, dia tetaplah seorang politikus. Bisa saja Ahok memiliki ambisi pribadi dalam menapaki karir politiknya. Dengan bantuan publikasi media, kerja nyata selama menjadi gubernur DKI Jakarta bisa menjadi modal politik Ahok. Bisa saja duet Jokowi – Ahok kembali terulang pada Pilpres tahun 2019.
Melihat potensi dan tantangan di atas, kemudian dengan politik yang serba mungkin, PDI-P bisa saja hadir sebagai pemain terakhir yang menentukan jalan politik Ahok diajang Pilgub DKI 2017. Suhu politik itu panas tapi dinamikanya selalu cair dan tidak mudah ditebak. Para analis politik boleh-boleh saja menebak tapi menentukan adalah mbah di Teuku Umar.
Dan Ahok boleh saja menjaga komitmen dengan pernyataannya bahwa dia akan setia bersama Teman Ahok. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan etika politik. Tapi ingat, pada hari yang sama, Minggu, 19/06/2016 dalam konferensi persnya salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Wydiastono menyampaikan kepada publik: “dengan sejuta KTP bukan berarti Teman Ahok menyandera Ahok. Partai politik boleh saja mengusung Ahok yang penting bisa menunjukan bukti bahwa partai itu serius mengusung Ahok.” Kelihatan sekali Teman Ahok mulai lebih realistis.
Dengan pernyataan seperti ini dari Teman Ahok, PDI-P memiliki peluang mengusung Ahok di last minute. Skenarionya, Heru Budi Hartono secara mengejutkan akan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur. Sudah ada berita sebelumnya bahwa Heru Budi Hartono akan mengundurkan diri saat setelah dirinya bertemu dengan wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat. Mungkin juga skenario ini dibuat untuk meredam kekecewaan pendukung Ahok – Heru yang telah menyumbangkan KTP-nya dan menghindari masifnya politisasi negatif di masa kampanye nanti.
Selain itu, dengan menempuh jalur dari koalisi parpol (PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar) peluang Ahok memenangkan pilgub lebih terbuka lebar. Karena didukung kekuatan mesin politik, Teman Ahok, dan jaringan relawan yang sudah terbentuk. Modal politik lainnya yakni figur Ahok sendiri yang juga akan menentukan kemenangannya. Dengan adanya koalisi Parpol dapat menekan cost politik yang menjadi momok bagi calon perseorangan*
Salam gado-gado dari Penulis Gado-Gado
