Solusi IT untuk Menghindari Kasus MK & KPU (Surat Palsu)

Melihat, mendengar dan membaca kasus yang terjadi antara MK dan KPU tentang surat palsu beberapa hari belakangan ini dan di tambah dengan berbagai diskusi yang di langsung di media sepertinya membuat permasalahan menjadi sangat kompleks. Dalam aspek politik tentunya kasus ini menjadi bernilai tinggi apalagi di tambahkan dengan bumbu untuk saling menjatuhkan. Tetapi adakah yang berpikir untuk sedikit menyempitkan sebuah permasalahan tersebut dalam bentu yang lebih sederhana untuk selanjutnya di jadikan sebuah solusi ?. Ah tentu tidak menarik, karena sebagian dari pemegang keputusan atau pejabat kita mempunyai mindset untuk membuat hal tersebut tetap kompleks untuk bisa mendapatkan sesuatu di dalamnya. Namun penulis kali ini ingin memberikan sebuah solusi sederhana yang seharusnya sudah di pikirkan oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi yang harusnya mampu serta mempunyai kapasitas untuk melihat permasalahan ini. Dengan melibatkan berbagai unsur lembaga seperti Lembaga Sandi Negara dan lainnya tidaklah sulit jika memang ada keinginan atau kemauan. Pada dunia profesional istilah seperti document managemen tentu sudah tidak asing, berbagai aplikasi dapat di gunakan mulai dari yang sudah tinggal gunakan hingga yang bersifat kustomisasi. Bahkan aplikasi yang bersifat opensource pun bisa di gunakan secara "gratis" dan mendukung program BPPT yang dahulu pernah di canangkan. Permasalahan utama di kasus MK dan KPU adalah tidak adanya harmonisasi dokumen yang di buat dengan tuntutan kerja yang luar biasa banyak dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu proses manajemen dokumen menjadi salah satu kunci untuk memberikan sebuah hasil yang maksimal dengan segala keterbatas yang ada. Penulis menggambarkan sistem aplikasi yang bisa memberikan sebuah solusi yang bisa di kembangkan kedepannya. Mekanisme sinkronisasi dokumen antar lembaga pemerintahan menjadi kunci utama untuk menjaga terjadinya hal ini kedepan serta membangun prinsip "Good Governance" yang tepat untuk setiap lembaga di Indonesia. Bank data serta kerahasiaan tentunya menjadi isu utama dalam hal ini tetapi justru karena itu maka di butuhkan sistem yang mampu memberikan informasi yang akurat cepat, tepat serta mudah di monitoring. Pada gambar skema yang di sisipkan jelas bahwa masing masing lembaga mempunyai mekanisme sendiri untuk kepentingan internalnya, akan tetapi jika itu menyangkut akan kelembagaan lainnya maka pertukaranpun bisa di lakukan tentunya di bantu dengan sistem teknologi yang aman yang bisa memanfaatkan metode pengenkripsian dokumen yang memanfaatkan lembaga seperti sandi negara untuk membuatkan standarisasinya. Tidak hanya itu metode monitoring dan audit bisa di lakukan pada sistem ini sehingga setiap individu yang terlibat di dalamnya dapat menggunakannya seusai dengan kepentingannya masing masing dan fenomena saling menyalahkan antar lembaga tidak terjadi lagi kedepannya. Sudah saatnya istilah seperti Bank Document di terapkan agar acuan berikutnya mampu untuk bisa di lakukan proses tracking dengan mudah. Dan kinerja dari tim yang mempunya data dokumen tersebut bisa bekerja dengan baik untuk melakukan hal tersebut. Sistem Informasi Terintegrasi antara lembaga adalah jawaban dari persoalan disamping meningkatkan awerness kepada para pengambil keputusan untuk terus memonitoring hasil kerjanya dan tidak disalahgunakan di kemudian hari.