Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang dua peran penting pengelolaan tanggung jawab koorporasi Dua peran tersebut melingkupi penciptaan nilai yang dapat menyumbang pendapatan negara dan pemegang agenda pembangunan sebagai perpanjangan tangan negara di masyarakat.
Tercatat pada tahun 2016, nilai belanja modal BUMN mencapai Rp 298 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur, energi, dan konektivitas. Pengalokasian nilai belanja modal pada sektor tersebut telah berhasil mendorong pertumbuhan aset sebesar 10 persen mencapai Rp 6.325 triliun.
Hal ini dinilai tepat dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi di wilayah terpinggir Indonesia.
Fakta di lapangan mengungkapkan, terjadi peningkatan pengiriman produk ke negara penerima ekspor dari Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Rini Soemarno mengatakan bahwa pengiriman dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya hanya dapat mengirim sebanyak 200 kontainer per pekan, meningkat menjadi 4000 kontainer per pekannya.
Beberapa penambahan pelabuhan penyeberangan, rute pelayaran, jumlah kapal, dan jalan tol merupakan pencapaian BUMN sebagai agen pembangunan dalam memperkuat konektivitas antar wilayah Indonesia.
Tahun 2017 BUMN sukses memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak senilai Rp 211 triliun dan pembagian dividen senilai Rp 41 triliun, bahkan nilai tersebut belum termasuk pendapatan negara bukan pajak.
Jika dihitung secara rinci, nilai total kontribusi BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 351 trilliun di tahun 2017. Sementara itu dari segi prestasi, empat perusahaan milik BUMN berhasil menduduki peringkat 10 Â perusahaan terbaik dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, nilai kapitalisasi BUMN sendiri mencapai 26 persen dari total kapitalisasi seluruh saham perusahaan di pasar modal.
Berbekal pada pengalaman, kinerja, dan prestasi yang telah dicapai BUMN pada tahun 2017, Kementerian BUMN memiliki target untuk mendongkrak kontribusinya terhadap APBN sebesar 3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total kontribusi sebesar Rp 362 triliun di akhir 2018.
Tentunya dalam menjaga proyeksi target pencapaian dan peningkatan kinerja BUMN tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli pada masing-masing bidang usaha. Hal ini tak menutup kemungkinan terjadinya pergantian anggota Direksi di tubuh perusahaan BUMN dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Beberapa perombakan jajaran direksi oleh Kementerian BUMN yaitu pada perusahaan PT Pertamina, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, sampai PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk awal pekan lalu.
Beragam spekulasi tanpa dasar muncul dari berbagai pihak dalam menanggapi perombakan jajaran direksi tersebut, khususnya perombakan tiga pimpinan eksekutif PT Pertamina yang dianggap mengandung kepentingan politik.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno memastikan tidak ada kepentingan politik dalam perombakan tiga anggota direksi PT Pertamina (Persero) karena bongkar pasang direksi dilakukan berdasarkan seleksi yang ketat.
Fajar juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN selalu mengedepankan asas good corporate government. Selama direksi dapat melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan kepentingan negara, tentunya akan terus dipertahankan.
Bongkar pasang jajaran direksi semestinya dapat dipandang sebagai upaya pemerintah sebagai pemegang saham guna melakukan restrukturisasi dan upaya konsolidasi yang diperlukan untuk penyegaran di tubuh BUMN sehingga menjaga kinerja di berbagai sektor.(*)
