#IniUntukKita - Membangun Perbatasan adalah Kunci

Sebagai negara kepulauan, pembangunan di Indonesia masih belum merata. Kendala geografis terkadang membuat pembangunan menjadi timpang. Belahan barat Indonesia lebih tersentuh pembangunan dibandingkan belahan timur Indonesia. 

Pembangunan Indonesia yang dahulu lebih Jawasentris kini bergeser Indonesiasentris, karena Indonesia bukan Pulau Jawa semata. Ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sebelum Presiden Joko Widodo memerintah, periode pemerintahan terdahulu kurang memerhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa. Jalan rusak, aliran listrik yang byar pet, dan sulitnya mengakses air bersih masih menjadi masalah saudara sebangsa di pelosok Indonesia.

Ketimpangan pembangunan sungguh dirasakan oleh warga yang tinggal di perbatasan. Mereka ibarat hidup di "halaman belakang" Republik Indonesia. Nasib warga yang tinggal di wilayah perbatasan bagai mati segan, hidup pun tak mau.

Membangun Perbatasan adalah Kunci

Dalam Nawa Cita tertera membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran Indonesia salah satunya adalah wilayah-wilayah perbatasan. Dahulu wilayah perbatasan sungguh ironis dan memprihatinkan. Semenjak Jokowi menjadi Presiden RI, wilayah perbatasan Indonesia dipersolek hingga menjadi memesona.

Keberpihakan kebijakan Presiden Joko Widodo tercermin dari keinginan kuatnya untuk menjadikan pos lintas batas negara (PLBN) lebih elok, estetik, dan membanggakan. PLBN yang selama ini terlihat kumuh bak kandang hewan harus diubah agar mencerminkan kebanggaan, nasionalisme, martabat, dan harga diri bangsa ungkap Jokowi.

Keberpihakan Jokowi untuk mengubah PLBN dengan menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh PLBN Terpadu dan Sarana-prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. 

Pembangunan PLBN tidak semata membangun pos perlintasan saja, namun juga diinisiasi tumbuh sebagai kawasan terpadu. PLBN terpadu adalah kawasan yang dibangun area komersil untuk meningkatkan perekonomian.

Pemerintahan Jokowi -- JK bergegas mempersolek wilayah perbatasan. Membangun dari pinggiran merupakan tekad pemerintahan saat ini. Arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur secara masif di luar Pulau Jawa. Pembangunan harus Indonesiasentris, ungkap Presiden Jokowi.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergiat mewujudnyatakan salah satu poin Nawa Cita, yakni  membangun  Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan pos lintas batas negara untuk mengangkat derajat wilayah perbatasan menjadi beranda Indonesia yang sejahtera, memesona, dan membanggakan.

Anggaran Kementerian PUPR senilai Rp. 943 miliar mampu mengubah tujuh PLBN Terpadu yakni Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat; Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua. 

Wilayah perbatasan yang beralih rupa bagai pesolek aduhai salah satunya adalah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.  Wilayah Entikong berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.  Pembenahan Entikong diiringi dengan pembangunan jalan raya perbatasan RI dan Malaysia sepanjang 1.900 kilometer.

Efek Domino Pembangunan PLBN Terpadu

Pembangunan PLBN Terpadu bukan semata hanya untuk kantor imigrasi, karantina, dan bea cukai, melainkan juga diharapkan dapat menggeliatkan roda perekonomian daerah. Kala meresmikan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Presiden Jokowi dalam pidato sambutan berpesan supaya pos lintas batas negara agar betul-betul digunakan masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Potensi ekonomi di sekitar PLBN juga dapat menggeliat, karena dengan keelokan dan keestetisan PLBN dapat menjadi lokasi destinasi wisata era kiwari. Mendagri, Tjahjo Kumolo pernah mengungkapkan bahwa PLBN di Indonesia di era kiwari lebih mewah dibanding PLBN milik negara tetangga. PLBN di Indonesia sudah menjadi pilihan destinasi wisata warganegara tetangga.

Pembangunan Indonesia Lewat Creative Financing

Sudah waktunya warga yang tinggal di wilayah perbatasan dimanusiakan dan diakhiri penderitaannya sebagai warga yang hidup di "halaman belakang'. Di era kiwari publik jadi saksi semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, mulai digiatkan kembali. Berbagai proyek waduk, jalan raya, jalan tol, jembatan, bandar udara, pelabuhan sampai jalur kereta api mulai mengeliat dibangun.

Pembangunan infrastruktur yang masif pada pemerintahan Jokowi berkat ketegasan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM. Per tahun subsidi BBM menyedot sekitar 250 triliun. Pengurangan subsidi BBM tersebut kini mulai menampakkan hasil dalam bentuk alih rupa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan dan pinggiran (pelosok) Indonesia. Pada tahun 2019-2020 pemerintahan Jokowi membangun PLBN di sebelas lokasi:

1. Kecamatan Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

2. Kecamatan Kagok Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat.

3. Jasa-Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Kalimatan Utara

4. Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimatan Utara

5. Long Midang Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara

6. Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara

7. Sei Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara

8. Oepoli, Kupang, Nusa Tenggara Timur

9. Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

10. Sota, Kabupaten Merauke, Papua

11. Yetetkun, Distrik Waropko, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Sebelum pandemi melanda hampir setiap pekan Presiden Jokowi berkunjung ke daerah untuk melihat dan memeriksa langsung kemajuan proyek-proyek infrastruktur. Blusukan tersebut untuk memastikan tiap proyek dijalankan tepat waktu. Selain itu, blusukan tersebut untuk segera mengambil tindakan, jika ada hambatan atau persoalan dalam pengerjaan proyek.

Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, pembangunan infrastruktur berjalan serentak dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Pembangunan infrastruktur secara serentak di berbagai wilayah Indonesia bukan faktor ketersediaan anggaran semata, melainkan bermula dari ketegasan dan keberpihakan pemimpin (Indonesiasentris) untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber Referensi: 1 2 3 4 5 6 7