Sebagai negara kepulauan, pembangunan di Indonesia masih belum merata. Kendala geografis terkadang membuat pembangunan menjadi timpang. Belahan barat Indonesia lebih tersentuh pembangunan dibandingkan belahan timur Indonesia.Â
Pembangunan Indonesia yang dahulu lebih Jawasentris kini bergeser Indonesiasentris, karena Indonesia bukan Pulau Jawa semata. Ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sebelum Presiden Joko Widodo memerintah, periode pemerintahan terdahulu kurang memerhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa. Jalan rusak, aliran listrik yang byar pet, dan sulitnya mengakses air bersih masih menjadi masalah saudara sebangsa di pelosok Indonesia.
Ketimpangan pembangunan sungguh dirasakan oleh warga yang tinggal di perbatasan. Mereka ibarat hidup di "halaman belakang" Republik Indonesia. Nasib warga yang tinggal di wilayah perbatasan bagai mati segan, hidup pun tak mau.
Membangun Perbatasan adalah Kunci
Dalam Nawa Cita tertera membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran Indonesia salah satunya adalah wilayah-wilayah perbatasan. Dahulu wilayah perbatasan sungguh ironis dan memprihatinkan. Semenjak Jokowi menjadi Presiden RI, wilayah perbatasan Indonesia dipersolek hingga menjadi memesona.
Keberpihakan kebijakan Presiden Joko Widodo tercermin dari keinginan kuatnya untuk menjadikan pos lintas batas negara (PLBN) lebih elok, estetik, dan membanggakan. PLBN yang selama ini terlihat kumuh bak kandang hewan harus diubah agar mencerminkan kebanggaan, nasionalisme, martabat, dan harga diri bangsa ungkap Jokowi.
Keberpihakan Jokowi untuk mengubah PLBN dengan menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh PLBN Terpadu dan Sarana-prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.Â
Pembangunan PLBN tidak semata membangun pos perlintasan saja, namun juga diinisiasi tumbuh sebagai kawasan terpadu. PLBN terpadu adalah kawasan yang dibangun area komersil untuk meningkatkan perekonomian.
Pemerintahan Jokowi -- JK bergegas mempersolek wilayah perbatasan. Membangun dari pinggiran merupakan tekad pemerintahan saat ini. Arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur secara masif di luar Pulau Jawa. Pembangunan harus Indonesiasentris, ungkap Presiden Jokowi.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergiat mewujudnyatakan salah satu poin Nawa Cita, yakni  membangun  Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan pos lintas batas negara untuk mengangkat derajat wilayah perbatasan menjadi beranda Indonesia yang sejahtera, memesona, dan membanggakan.
