Ancaman Kehilangan Hak Pilih

Tulisan edisi kali ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya dengan judul Urgensi Kepemilikan KTP-el Tanggung jawab siapa? Perhelatan Demokrasi tahun 2024 baik Pemilu maupuan Pilkada tidak lama lagi. Waktu terus bergulir dan setiap pihak termasuk masyarakat pemilih pun harus terus disadarkan tentang pentingnya memilih dan persyaratan untuk dapat memilih. Gema pentingnya kepemilihan dokumen KTP-el harus terus bergema tidak hanya sebatas gema suara petasan di awal tahun baru tetapi harus terus digemakan sepanjang waktu.

Menteri Dalam Negeri di penghujung akhir tahun 2021  dalam suratnya nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 menegaskan tentang pentingnya warga sesegerah mengurus dokumen kependudukan khusus yang pindah domisili.  Pemerintah hadir dalam melayani masyarakat dengan sekian banyak kebijakan transformatif. Paradigma urus surat pindah yang lama, penuh birokrasi, urus surat pindah harus mulai dari daerah asal, sekarang tidak berlaku lagi. Poin 3 dari surat mendagri "Pengajuan Surat Keterangan Pindah WNI ( SKPWNI ) dapat dibantu dengan cara komunikasi melalui email atau media elektoronik lainnya antar disdukcapil kebupaten/kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk".

 Kehadiran negara melalui disdukcapil  harus dimaknai sebagai keterpanggilan untuk memastikan setiap warga negara terdata secara administari sebagai penduduk NKRI.  Pendekatan pelayanan ini harus diappresiasi dengan sikap responsif dari masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

KTP-el sebagai dokumen yang menegaskan identitas pribadi menjadi persayarat mutlak untuk dapat mengunakan hak konstitusinya dalam pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Ketentuan  pasal 7 ayat (2)  PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan bahwa  dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS. Ditegaskan lagi pada ayat ( 3 ) kata WAJIB menunjukan KTP-el atau suket. Kata wajib menegaskan tidak ada pilihan lain selain wajib membawa KTP-el, menunjukkan KTP-el atau suket.

Tanpa KTP-el Kehilangan Hak Pilih ?

Penegasan dalam regulasi wajib ditaati. Semua pihak harus menyadari bahwa regulasi ini bukan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilih. Kewajiban menunjukan KTP-el harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulat pemilih dan  martabat demokrasi.   Dengan menunjukan KTP-el petugas secara administrasi melakukan verifikasi bahwa surat suara yang akan diberikan TEPAT kepada yang BERHAK menerima, bukan diterima orang lain. Jangan pernah beranggapan  bahwa pemilih bersangkutan telah dikenal oleh petugas sehingga tanpa menujukan KTP-el tetap dilayani meskipun ada kesepakatan dengan para saksi dan petugas pengawal lapangan. Kebijakan lokal di TPS dengan melanggar regulasi  adalah tindakan secara sadar menodai martabat demokrasi.

Martabat sebagai pemilih yang berdaulat bukan hanya  ditentukan oleh pihak lain tetapi pertama tama oleh pemilih bersangkutan. Hadir di TPS, membawa KTP-el atau suket adalah bentuk tanggung jawab sebagai pemilih yang berdaulat, pemilih yang bertangung jawab  atas hak konstitusinya.

Salam Demokrasi

Selamat Tahun Baru