5. Masih banyak orang dengan HIV yang akhirnya mundur dan menolak vaksin karena takut efek samping yang disampaikan oleh orang orang yang justru belum vaksin dan mendengar berita dari orang lain yang juga mendapat informasi dari sumber lain (hoax). Demikian pula kekuatiran harus membuka status HIV dalam ruang pra-vaksin yang dapat didengar semua orang .
6. Â Fakta beberapa tempat layanan pemberi vaksin masih menanyakan status HIV, kemudian meminta untuk kembali dengan membawa rekomendasi dari layanan poli hiv.
Apa yang kemudian terjadi dan dapat kita perhatikan dari kejadian ini?
1. Tidak adanya koordinasi antara pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan.
2. Dengan adanya informasi negatif tentang hoax efek samping dan juga kekuatiran pembukaan status HIV, juga harus kembali kelayanan dengan rekomendasi medis maka akan menghambat upaya percepatan vaksin nasional.
3. Dengan adanya hambatan dan kendala ini maka upaya pencapaian herd immunity juga akan sulit dicapai sehingga pembatasan mobilisasi akan terus berkepanjangan dan angka infeksi baru akan terus meningkat.
Fakta bahwa pabrikan/produsen vaksin dan negar asudah menjaminkan keamanan vaksin akan sia sia saat petugas dilapangan tidak diupdate informasinya, padahal mereka seringkali menjadi tempat bertanya mencari jawaban terkait hidup dengan HIV.
Jadi issue HIV, vaksin covid dan mental health seperti menjadi dipolitisasi karena saling tidak berkesinbungan. Diawal pandemi Covid orang dengan HIV ditakuti bahwa mereka mudah terinfeksi covid, saat sudah tersedia vaksin mereka ditakuti bahwa vaksin covid tidak aman bagi orang dengan HIV yang juga dianggap sebagai comorbid.
Kalau HIV dianggap comorbid sehingga orang dengan HIV harus menunjukkan hasil pemeriksaan cd4 dan rekomendasi layanan, lalu bagaimana dengan sebagian besar orang yang tidak pernah vct dan tau status HIV mereka????
Bukankah persyaratan pemberian vaksin dengan mengecualikan orang dengan HIV juga termasuk diskriminasi dalam pemberian vaksin? Bagaimana dengan moto "leave no one behind?"
