Saatnya Pemerintah Daerah Melaksanakan Desentralisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Hari ini merupakan moment penting dalam sejarah pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena lima tahun yang lalu, tepatnya 25 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) menjadi Undang Undang. Sebulan kemudian, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan sah menjadi Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
UU PPMI merevisi Undang Undang Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang lebih banyak mengatur bisnis proses penempatan ketimbang perlindungan. Dari 109 pasal hanya ada 8 pasal saja yang mengatur perlindungan.
Apa saja bentuk pemajuan dari undang undang ini?
Pemajuannya antara lain misalnya tentang cakupan pelindungan. Cakupannya tidak hanya kepada PMI saja, tetapi juga menjangkau kepada anggoata keluarganya. Kemudian tidak hanya melindungi PMI yang bekerja di darat saja (land base) tetapi juga secara khusus menjangkau hingga awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang bekerja di laut (sea base).
Kemudian UU PPMI mendesain jenis pelindungannya berdasarkan tahapan proses yaitu pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Selain itu juga memberikan bentuk pelindungan lainnya yaitu pelindungan hukum dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemerintah negara asal dan negara penerima. Kemudian ada pelidungan sosial dan pelindungan ekonomi.
Nah di dalam pelaksanaannya, UU PPMI ini mendekatkan layanan kepada PMI yang kebanyakan dari desa. Layanan tidak lagi memusat ke kota-kota besar, tetapi dilaksanakan di daerah-daerah asal PMI. Atau istilahnya desentralisasi. Dengan demikian bisa menjawab persoalan jarak dan cost yang lebih mahal. Pasal 39-42 UU PPMI membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Bagaimana pelaksanaan mandat UU PPMI setelah lima tahun berjalan?
Pemerintah pusat telah menyelesaikan aturan pelaksana yang sudah dimandatkan. Seperti penerbitan 3 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan 3 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tinggal satu lagi yang belum diterbitkan yaitu tentang Atase Ketenagakerjaan.
Kelengkapan aturan pelaksana UUPMI, sudah cukup menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan aturan teknis dalam bentuk peraturan daerah (perda), baik itu perda provinsi ataupun kabupaten/kota.
Maka inilah saat yang tepat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melindungi PMI yang punya sumbangan besar dalam meningkatkan perputaran ekonomi di daerahnya melalui pengiriman uang (remitansi).
Apa saja tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten kota?
Berdasarkan pasal 41 dan 42 UU PPMI, tugas dan tanggung jawab pemda provinsi dan kabupten itu hampir mirip. Jika disederhanakan dengan pendekatan kebijakan (policy) dan teknis impelemtasi, maka urutannya menjadi seperti berikut ini:
- mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI
- membentuk Layanan Terpadu Satu Atap
- memberikan pelindungan PMI sebelum bekerja dan sesudah bekerja
- menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat;
- membuat basis data;
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi kepada calon PMI;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga diklat;
- mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi PMI;
- melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
Â
Pada beberapa jenis tugas dan tanggung jawab tersebut, pemerintah kabupaten/lota tidak bekerja sendiri, akan tetapi ada bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Â Contohnya, dalam pelatihan vokasi kepada calon PMI dan mengurus pemulangan PMI ketika terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi, serta pemberdayaan.
Sejauh pengamatan penulis, baru tiga provinsi yang telah memiliki peraturan daerah tentang Pelindungan PMI yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Jawa Timur. Sementara di tingkat kabupaten baru ada lima yaitu: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sigi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ponorogo dan Lombok Timur.
Penulis berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten asal PMI lainnya juga turut menerbitkan perda pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga layanan penempatan dan pelindungan dapat dilaksanakan di daerah. Â
