Padahal, jika anak buah bersalah, pimpinan atau pejabat juga ikut andil di dalam kesalahan itu. Tugas pejabat adalah membangun sistem pencegahan kekeliruan kerja, pelaksanaan kerja, dan evaluasi kerja anak buah.Â
Kesalahan anak buah di lapangan secara moral adalah juga kesalahan pejabat tinggi yang lalai menjalankan fungsi antisipatif dan evaluatifnya.Â
Kedua, lemahnya porsi kepuasan publik dalam proses evaluasi kerja pejabat di Indonesia
Sebagian pejabat Indonesia merasa aman karena memang porsi kriteria kepuasan publik dalam proses evaluasi kerja pejabat Indonesia sangatlah lemah.Â
Sangat jarang sebuah jabatan dinilai dari survei serius mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pejabat yang bersangkutan. Kinerja pejabat tinggi di Indonesia seringkali dinilai oleh kalangan elitis saja dan tidak melibatkan penilaian jujur dari publik secara terukur dan berkala.
Padahal, kita memiliki lembaga-lembaga dan instrumen survei kepuasan publik yang bisa dilibatkan. Juga banyak LSM dan aktivis yang sangat bisa memberikan masukan untuk evaluasi pejabat di Indonesia tercinta ini.Â
Reformasi birokrasi seharusnya memuat juga partisipasi publik dalam menilai kinerja pejabat-pejabat tinggi di segala lini, mulai dari pemerintahan sampai lembaga olahraga.
Sistem rekrutmen dan evaluasi pejabat tinggi yang elitis dan tertutup cenderung menghasilkan pejabat-pejabat yang minim kompetensi dan minim empati.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H