Miris, 70 Juta Rakyat Miskin Terancam Tak Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

[INFO TERKINI: Presiden Jokowi pada 16/12 mengatakan, vaksin untuk masyarakat digratiskan. Terima kasih.

Artikel di bawah ini ditulis dua hari lalu dan menjadi artikel utama 16/12 pagi hari.]

Jujur ada kegelisahan di dalam benak saya ketika menyimak berita bahwa lebih dari 70 juta warga miskin ternyata belum masuk target pemberian vaksinasi gratis oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini. 

Dilansir kompas.com, pemerintah menargetkan 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang mendapatkan secara gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu vaksin buatan Bio Farma, AstraZeneca, Sinophram, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

Perkiraan harga vaksin

Dilansir sebuah media, harga vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu berkisar antara Rp141.320 sampai Rp282.640 per dosis. Vaksin Bio Farma diperkirakan sekitar Rp200 ribu. Vaksin AstraZeneca antara Rp56.528 hingga Rp70.660 per dosisnya. 

Vaksin Sinopharm termahal dengan harga mencapai Rp 2,15 juta untuk dua kali suntikan. Vaksin Moderna akan dijual dengan kisaran Rp452.224 hinga Rp522.884 per dosis. Vaksin Pfizer/BioNTech dipasarkan Rp282.640 per dosisnya. Patut kita perhatikan, tiap orang memerlukan dua dosis vaksin.

Pemerintah telah menetapkan lima kelompok masyarakat sasaran prioritas vaksinasi Covid-19.

• Garda terdepan: Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI / Polri, dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang. 
• Tokoh agama / masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT / RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.0106 orang. 
• Guru/ tenaga pendidik dari PAUD / TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi 4.361.197 orang. 
• Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2.305.689 orang. 
• Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) sejumlah 86.622.867 orang. 
• Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya hingga 57.548.500 orang.

Rendahnya persentase jumlah warga target vaksin

Sebuah media menurunkan laporan menarik. Di dalamnya, diulas bahwa pemerintah hanya menargetkan 107 juta penerima vaksin. Para penerima vaksin ini sejatinya hanya mencakup 40% penduduk Indonesia.

Padahal, agar segera bangkit dari pandemi Covid-19, perlu diciptakan herd immunity.  Kekebalan kelompok atau herd immunity ini baru dapat diperoleh jika warga yang masih sehat mendapatkan vaksinasi dengan jumlah mencukupi. 

Harapannya, semakin banyak orang terlindungi dari Covid-19 dan menurunkan risiko penularan pada kelompok yang tidak bisa atau belum divaksinasi. 

Pada hemat saya, angka persentase 40% warga Indonesia sebagai target penerima vaksin versi pemerintah masih cukup jauh dari standar demi menciptakan kekebalan kelompok. Bahkan, target ini tergolong minimalis. Bukankah peribahasa mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit?

Artinya, seharusnya target lebih tinggi lagi. Angka 40% warga mendapat vaksin bisa dianggap terlalu rendah. Bagaimana bisa memerangi Covid-19 dengan menetapkan target ala kadarnya ini?

Mengapa tidak gratis atau minimal disubsidi?

Sebuah media menjelaskan bahwa dari 32 juta warga penerima vaksinasi gratis, hanya 26,5 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau warga miskin.

Sisa jatah vaksin gratis diberikan pada 1,2 juta tenaga kesehatan dan 4,4 petugas pelayanan publik. Adapun warga miskin penerima JKN-Kartu Indonesia Sehat dari APBN berjumlah 96,8 juta.

Artinya sekitar 70,3 juta warga miskin terancam tidak mendapatkan vaksin gratis. Ini jumlah yang sangat besar.

Kerentanan warga miskin

Saya adalah bagian dari masyarakat menengah ke bawah. Kebetulan keluarga saya memiliki sejumlah usaha kecil yang melibatkan pegawai dari kalangan ekonomi lemah.

Penghasilan warga miskin di tengah pandemi ini semakin kecil. Saat ini orang sudah sangat bersyukur masih bekerja dan atau masih mendapatkan penghasilan walaupun tak seberapa.

Coba bayangkan bagaimana peliknya situasi yang dialami mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji akibat pandemi. Coba bayangkan derita sanak kerabat dan pasien penderita Covid-19 dan juga penyakit-penyakit lain yang semakin sulit ditangani akibat situasi darurat pandemi Covid-19 ini.

Angka warga miskin di atas kertas versi pemerintah (sekitar 97 juta warga miskin)- secara faktual sudah bertambah!

Sangat sulit mendata pertambahan jumlah faktual warga miskin di tengah pandemi ini. Kiranya jumlah warga miskin bertambah secara cukup signifikan.

Rakyat miskin (baru) inilah yang kiranya tidak memiliki kemampuan membeli vaksin. Sejatinya Kementerian Kesehatan sudah mengetahui hasil survei yang diselenggarakannya pada 19-30 September 2020 lalu.

Sebanyak 38 persen responden tidak mau membayar guna mendapatkan vaksin jika vaksin harganya di atas Rp100 ribu. Jika kita kembali melihat perkiraan harga vaksin di atas, 5 dari 6 vaksin diberi harga di atas Rp100 ribu/dosis.

Rakyat miskin sudah kepayahan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan perumahan. Akan menjadi sangat berat bagi 70 juta lebih rakyat miskin yang belum masuk tanggungan vaksin gratis ketika mereka harus pula membayar vaksin.

Menagih kewajiban negara

Kewajiban negara adalah menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Penduduk miskin seharusnya menjadi prioritas layanan kesehatan, termasuk penyediaan vaksin.

Jika mau jujur, apakah benar tidak ada dana yang dapat dialihkan demi penyediaan vaksin gratis atau subsidi vaksin bagi rakyat jelata? Semiskin apakah negara kita? 

Coba kita pakai logika sederhana saja. Negara masih mampu menggaji anggota dewan dan pejabat tinggi negara. Di tengah pandemi, perjalanan dinas praktis berkurang drastis. Demikian pula program-program rutin banyak yang diundur meski anggaran telah dirancang.

Ke mana uang perjalanan dinas dan uang untuk proyek yang ditangguhkan itu? Jika sungguh ditata dengan bijaksana, negara kita kiranya sangat bisa menggratiskan atau mensubsidi vaksin bagi warga, terutama warga miskin.

Duhai para petinggi negara, jangan lihat lebih dari 70 juta warga miskin itu sebagai pencoblos saat Pemilu dan Pilkada saja. 

Di balik angka itu, ada sosok-sosok miskin harta tetapi kaya martabat sebagai sesama warga negara Indonesia. 

Salam peduli. R.B.