Dua Ironi DPR, "Penumpang Gelap" Korona dan Gugatan pada Nurani

Selain RUU Ciptaker, yang oleh kalangan penentang diplesetkan menjadi RUU Cilaka (celaka) itu, rupanya DPR juga hendak membahas 6 RUU krusial lainnya: RUU Pendidikan Kedokteran, Masyarakat Adat, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Mahkamah Konstitusi (MK), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perlindungan Asisten Rumah Tangga.

Menebak Maksud DPR, "Penumpang Gelap" Korona

Kalangan pegiat organisasi buruh dan pengamat politik telah menyuarakan kritik terbuka terhadap langkah ironis DPR kita, terutama dalam pembahasan RUU Ciptaker atau Omnibus Law.

Rakyat jelata pun sebenarnya dengan mudah bisa menebak maksud DPR, "penumpang gelap" korona ini. Kiranya resistensi kelompok penentang (buruh dan pemerhati buruh, serta kelompok sipil lain) melemah seiring wabah korona. Kelompok-kelompok masyarakat sipil tentu sulit mengadakan konsolidasi untuk mengajukan koreksi draf RUU dan menggalang massa untuk berdemo.

Pertanyaannya, untuk (si)apa DPR kita tetiba rajin "kejar setoran" di tengah wabah korona?

Dalam situasi  ini, logika sederhana kita mengatakan,"Jika bukan untuk buruh, maka untuk pengusaha". Tentu kebenaran logika ini di lapangan bisa diuji aparat penegak hukum. Benarkah ada deal-deal kotor di balik gerak cepat (gercep) DPR di tengah wabah?

Sangat disayangkan, para wakil rakyat kita seakan menutup mata di tengah derita rakyat kecil akibat korona. Saat pemilu, semua berjanji membela rakyat, eh ketika sudah nyaman di Senayan, rebutan dapat tes korona eksklusif. 

Kita yakin, di antara 575 anggota DPR, ada tokoh-tokoh yang masih dapat kita harapkan. Para petinggi partai politik juga harusnya peka menegur anggota partai yang terpilih jadi dewan agar tak lupa pada kewajiban moral membela rakyat. 

Dengan tulisan sederhana ini, penulis menggugat nurani DPR kita. Setiap keputusan bukan hanya harus dapat dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat. Penting diingat: pejabat adalah pelayan rakyat. 

Salam peduli.