Anggota DPRD Tolak Protokol Cegah Corona, Enaknya Diapain Ya?

Dahsyatnya dampak virus corona bagi kesehatan dan kehidupan manusia rupanya tidak lantas membuat semua orang sadar akan arti penting taat pada protokol kesehatan.

Di tengah masyarakat, ada saja orang-orang yang kurang atau bahkan tidak sadar risiko corona bagi diri dan orang di sekitarnya. Diminta tinggal di rumah, justru liburan. Diminta hindari acara ramai-ramai, justru buat resepsi.

Yang bikin jengkel, ada juga anggota dewan perwakilan rakyat yang menolak prosedur tes corona. Bukan cuma menolak dengan halus, mereka malah ngamuk saat akan dites corona oleh petugas dinas kesehatan setempat.

Ada dua kejadian yang menunjukkan pola yang mirip: anggota DPRD ngamuk tolak protokol cegah corona. Kejadian pertama di Blora sedang kejadian kedua di Pematang Siantar.

Anggota DPRD Blora Tolak Tes Corona

Seorang anggota DPRD Kabupaten Blora Jawa Tengah menuai kontroversi setelah ia tidak mau menjalani tes pemeriksaan corona di terminal, yang diselenggarakan petugas medis.

Sang politikus pulang dari Lombok dalam rangka kunjungan kerja bersama sejumlah koleganya. Saat akan diperiksa tim kesehatan yang berjaga di terminal, ia malah tidak terima.

"Kamu pejabat nggak? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Ini DPR bukan anak gembala. Pakai aturan sesuai undang-undang. Ada aturannya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita," hardik MW.

Penelusuran rekam jejak sang anggota DPRD menunjukkan fakta menarik. Ia pernah didakwa dalam sebuah kasus korupsi tunjangan APBD Kabupaten Blora pada tahun 2004. Nilai rasuah terbilang fantastis: Rp 5,6 miliar. Ia lolos sebagai caleg setelah keputusan Mahkamah Agung membolehkan caleg eks koruptor maju di Pileg 2019. 

Anggota DPRD Pematang Siantar Sewot

Bukan hanya di Blora, sejumlah anggota DPRD Pematang Siantar Sumut sewot setelah dinyatakan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) oleh Kabid Dinkes. Status ODP ini sebenarnya wajar karena beberapa anggota DPRD Siantar baru saja pulang dari Bali.

Dalam pertemuan dengan sang Kabid, dr Erika Silitonga, Ketua Komisi I mengatakan, "Akibat dari perkataan beliau (dr Erika) kami sampai jadi pembicaraan dan juga dijauhi oleh masyarakat padahal kami adalah wakil rakyat."

Seperti dikutip dari kompas.com, menurut Andika ada beberapa masyarakat dan juga ASN yang baru datang dari daerah terjangkit.

Anggota DRPD Tolak Protokol Cegah Corona, Enaknya Diapain Ya?

Reaksi penulis setelah mendengar kabar sejumlah anggota DPRD tolak protokol cegah corona adalah, "Oknum anggota DRPD seperti itu enaknya diapain, ya?" Rasanya komentar ini mewakili kejengkelan masyarakat biasa yang "dipaksa" harus menaati protokol pencegahan korona, namun diminta menjadi penonton yang baik bagi aksi angkuh oknum anggota DPRD.

Reaksi mereka sangat kental dengan arogansi sebagai pejabat publik. Mereka sepertinya sudah lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat yang dipilih karena diberi amanat oleh rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

Reaksi mereka bahkan merendahkan profesi tertentu yang mereka anggap profesi kelas bawah. Padahal, profesi-profesi yang direndahkan itu justru mendatangkan devisa negara dan menjadikan para pekerja pahlawan keluarga. 

Oknum anggota dewan semacam itu enaknya diapain, ya? Sebagai pemegang hak suara, warga masyarakat harus kritis terhadap para oknum wakil rakyat yang arogan menolak protokol corona. Sampaikan kritik pada anggota dewan yang keras kepala menolak prosedur pencegahan corona. Kritik ini bisa lewat tulisan opini semacam ini, surat terbuka, komentar di akun medsos mereka, surat kepada partai, dan sebagainya.

Pada Pileg mendatang, masyarakat harus lebih kritis memilah dan memilih caleg. Ingat baik-baik rekam jejak mereka saat menghadapi darurat wabah corona. Partai politik harusnya juga tidak mendukung caleg-caleg yang tidak rendah hati mengikuti protokol kesehatan, yang mengikat seluruh warga. Bukankah justru wakil rakyat harus jadi teladan ketaatan pada aturan bernegara di kala wabah melanda?

Salam sehat!

Sumber: 1