Pindah Ibu Kota, "Urgent" atau "Important"?

Banyak pengamat dan pakar tidak bisa bedakan mana isu URGENT (mendesak) dan mana yang IMPORTANT (penting), khususnya dalam masalah pemindahan Ibu kota. Presiden bicara tentang sesuatu yang IMPORTANT tapi di debat oleh pengamat dan politisi yang tidak setuju dengan alasan URGENT---ya ngga nyambunglah. Untuk itu saya ingin menjelaskan melalui tulisan ini. 

Apa sih bedanya isu URGENT dan IMPORTANT"?

Semisal seorang anak yang selalu jualan di pinggir jalan. Bila mana ia tidak jualan maka mungkin keluarganya yang mengandalkan anaknya untuk mencari nafkah tidak dapat makan dan kelaparan.

TAPI bila sang bapak terus mempekerjakan anaknya di pinggur jalan tanpa menyekolahkan maka sang anak akan terus hidup di jalan tidak punya masa depan yang cerah, sehingga tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Nah URGENT itu tentang masalah saat ini dan IMPORTANT adalah masa depan. Keduanya sama pentingnya tidak dapat di tinggalkan harus ada suatu keseimbangan. Keduanya harus di laksanakan.

Kembali ke masalah pemindahan Ibukota. Pengamat yang mengatakan bahwa banyak isu yang lebih penting, seperti BPJS, penataan BUMN, dll. itu benar tapi semua itu adalah masalah URGENT yang pastinya siapapun Presidennya pasti harus di hadapi. 

Tapi pemindahan Ibukota adalah IMPORTANT tentang pemerataaan pembangunan dan keadilan sosial memang tidak urgent sekarang tapi persoalannya apakah the next president berani mengambil keputusan tersebut. --belum tentu, sejarah telah membuktikan.

Sejak jaman Soekarno isu tersebut sudah muncul tentunya bukan masalah macet dan polusi tetapi sejak tahun 60an Soekarno sudah sadar pembangunan akan terkonsentrasi di Jawa, sehingga akan menimbulkan ketimpangan yang kalo sekarang di ukur dengan gini ratio yang ternyata benar adanya. Tapi sayang tidak sempat di realisasikan Soekarno keburu jatuh.

Soeharto juga berusaha memindahkan tapi sesungguhnya bukan karena isu pemerataan tapi lebih kepada bisnis tanah karena yang diarahkan adalah Jonggol yang hanya berjarak 20 km dari Jakarta yang kebetulan dibebaskan oleh putranya sendiri Tommy---yang akhirnya menyisakan komplek property Sentul yang di desain untuk mensupport Ibukota baru di jonggol.

Kemudian datang SBY yang pada periode kedua memunculkan wacana pindah tapi tetap dengan jarak kurang dari 50 km, yaitu disekitar kerawang - Purwakarta.

Bahkan, saat itu, lokasi yang sekarang menjadi Meikarta sudah di rencanakan sebagai lokasi perumahan penopang Ibukota baru jadi balik lagi visi SBY saat itu bukan pemerataan.

Kemudian sekarang Presiden Jokowi. Kembali kapada visi awal Soekarno adalah pemerataan. Karena ia sadar bahwa 60% ekonomi Indonesia berputar di Jawa Jelas ini bukan pemerataan atau keadilan sosial. Idenya adalah dengan Ibukota pindah maka wilayah sekitar Ibukota baru akan menjadi pusat ekonomi baru.

Nah, tentunya bila visinya adalah pemerataan tentunya harus ada dampak yang sama bagi Kalimantan. Menempatkan lokasi Ibukota di wilayah yang sudah berkembang pesat ekonominya seperti bagian timur Kalimantan maka tidak akan memberikan dampak terhadap pemerataan Kalimantan. Justru bagian Barat Kalimantan yang sangat tertinggal bahkan Kota Pontianak dapat di katakan "terisolasi" dari seluruh kegiatan perekonomian Kalimantan lainnya. 

Karena yang kurang berkembang adalah wilayah bagian barat padahal menghadap ke jalur perdagangan dunia yaitu selat Malaka dimana hampir 30% perdagangan dunia atau setara $3,5 Triliun dari Eropa, Timur Tengah menuju china, Korea, Jepang harus melalui selat Malaka dan melintasi bagian barat Kalimantan. 

sumber : SeaNew.com.tr /diolah sendiri

Dengan kata lain bagian Timur Kalimatan membelakangi perdagangan dunia tetapi bagian barat menghadap bahkan dapat menangkap traffic perdagangan tersebut dan dapat menjadi pusat perekonomian nasional bersaing dengan Jakarta dalam 20 tahun kedepan.

Nah kembali kepada isu urgent vs important. Pemerataan adalah isu terpenting perekonomian nasional dan rasanya hampir tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa secara alami tersebar keluar Jawa tanpa ada unsur pemaksaan dengan cara pemindahan Ibukota. 

Pertanyaan kedua apakah ada jaminan bahwa presiden berikutnya berani? Belum tentu juga. Kemudian bila saat ini kita batalkan karena harus urus masalah urgent seperti BPJS dulu. Bukankah akan ada terus isu urgent yang timbul terus sehingga akhirnya isu important terus terbengkalai.

Memang membangun ibukota di sisi Barat Kalimantan bukan hal yang mudah,  lebih banyak tantangannya daripada pada sisi Timur yang sudah berkembang dan jauh lebih mudah tetapi bukankah Presiden Jokowi selalu berkata bahwa jangan takut dengan  tantangan karena melalui tantangan sebuah negara menjadi negara besar dan  maju.  

Kemudian dari sisi manfaat jauh lebih bermanfaat bagi pemerataan Kalimantan pada sisi Barat.

Bila ditempatkan di sisi ujung selatan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah menghadap ke selat jawa dan melihat selat malaka maka ketiga kota besar di Kalimantan dapat dengan mudah menjangkau, Pontianak, Palangkarya, dan Banjarmasin atau dengan kata lain semua kota besar/pusat ekonomi masih dalam 1 jam perjalanan dengan pesawat---maka semua wilayah antara Ibukota baru dan ketiga kota tersebut akan berkembang menjadi pusat ekonomi baru di Kalimantan.

sumber Google Map - diolah sendiri

Bila dilihat peta di di bawah maka wilayah antara Mangkul dan Teluk Air Hitam dengan di apit oleh 2 pulau yang dapat melambangkan pilar bangsa, Pancasila dan UUD 45 menjadikan pertahanan ibukota sangat kuat karena hanya ada 3 akses menuju ibukota.

Kontur pantai tersebut juga di lihat menggambarkan sayap Garuda yang sedang terbang dengan lokasi tepat di atasnya---kadang simbolisme menjadi penting dalam pertimbangan. Nah anda dapat membayangkan sendiri. 

google map - diolah sendiri

Nah back to laptop, Urgent atau Important ?. Jelas important karena pasti semua setuju bahwa pemerataan adalah harus terjadi. Tetapi karena usaha pemerataan melalui pemindahan sudah lebih dari 50 tahun dan mengingat bahwa kita tidak yakin bahwa the next president setelah Jokowi akan berani mengambil keputusan, sejarah sudah membuktikan tidak ada yang berani maka pemindahan ini menjadi Important dan urgent, penting dan mendesak harus di laksanakan pada periode Pemerintahan Jokowi ke II.

Lalu kembali kepada sang Bapak yang anaknya jualan di pinggir jalan.

Seorang Bapak yang benar akan mengutamakan masa depan anaknya sehingga suatu saat dapat hidup lebih layak dari padanya dan apapun dan bagaimana pun caranya akan ia tanggung, bahkan kalo perlu sang Bapak banting tulang dengan bekerja di beberapa tempat untuk dapat membayar uang sekolah anaknya, berapun biayanya. Karena masa depan itu tidak dapat di ukur dengan uang. 

Apakah masa depan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan senilai 500 triliun, 1000 Triliun? Silakan anda nilai sendiri berapa nilai masa depan anak anda.

Akhir kata yang saya ingin sampaikan adalah bahwa isu pemindahan Ibukota sesungguhnya adalah menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan.

Jdi bila ada yang menolak, artinya menolak menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Menolak Pancasila.

Demikian pendapat seribu rupiah saya sekedar memperkaya khasanah pembahasa pemindahan ibukota, semoga bermanfaat bagi masa depan Indonesia.

Jakarta 24 Agustus 2019
Bob S. Effendi