Investasi 200 Triliun Kok Mangkrak?

Menurut beberapa sumber salah satu alasan yang di berikan ESDM saat itu adalah untuk menolong Aneka Tambang yang saat itu memiliki stock cukup banyak tetapi alasan tersebut kemudian di bantah oleh Menteri BUMN yang mengatakan tidak benar.

Kredibilitas Pemerintah Merosot

Dampak dari inkonsistensi regulasi ini sangat besar terhadap kepercayaan Investor, selama lebih 20 tahun setelah reformasi pola regulasi di Indonesia menurut seorang konsultan Asing kepada Saya, tambal-sulam/maju-mundur  - Tidak percaya ? cukup google dengan kata kunci "Pemerintah tidak konsisten..." maka akan muncul berbagai regulasi yang tidak konsisten. 

Presiden Jokowi sangat menyadari hal tersebut dan sudah  berupaya untuk membuat kepastian hukum dalam pemerintahnya tetapi upaya Presiden tersebut kenyataannya banyak tidak di patuhi oleh para mentri sehingga banyak sekali Permen yang inkonsisten. Hal Inilah yang menyebabkan banyak Investor dalam sikap "Wait-and-See" yang membuat Presiden marah.

"Jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, pelaku-pelaku usahanya ngomongnya wait and see. Kalau ada masalah di kementerian-kementerian diselesaikan!"[10]

Sikap wait and see sebenarnya adalah sikap tidak percaya kepada pemerintah dengan kata lain yang investor katakan adalah "kita tunggu dulu... kalo regulasinya tidak berubah lagi baru kita invest"  -- jelas melihat maju mundur regulasi tersebut sikap wait-and-see investor tidak dapat di salahkan.

Apalagi mengingat bahwa merosotnya investasi dalam semua sub-sektor yang di kelola oleh ESDM, migas, listrik dan tambang yang menyebabkan Rembug Nasional memberikan Nilai C kepada kementrian ESDM. [11]

Apa yang harus di lakukan ?

Dengan terus merosotnya kontribusi industri terhadap PDB sampai ke level 20% dari 29% pada 2001 ayng dapat mengancam Indonesia masuk dalam jebakan middle income trap, maka membangun industri smelter adalah cara cepat membangkitkan peran industri sebagai motor pembangunan ekonomi sebagaimana di rencanakan dalam perencanan pembangunan nasional.

Dengan mencabut kebijakan relaksasi export maka harga nikel akan mulai naik dan investasi 200 triliun yang mangkrak dapat jalan kembali dan memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang.

Perdebatan ini sudah hampir sering di bahas di Menko Perekomian dengan melibatkan Kementrian ESDM, Perindustrian, BKPM dan Bappenas, bahkan menurut kajian menko perekonomian royalti negara dan kontribusi terhadap ekonomi jauh lebih besar bila relaksasi di cabut di banding bila kran ekspor bahan mentah terus di buka.