Islam Reformis Perlawanan Oligarki Indonesia

" Apa yang nyata, ia lihat sebagaimana yang ada dalam mimpi.Apa yang tak lagi nyata, baginya menjadi nyata "(Gothe) 

Dalam perbenturan antara perkembangan kapitalis dan Islam terdapat kepentingan kelas oligarki yang dominan, negara mengambil posisi di pihak kelas yang dominan.

Kebijakan negara, seperti juga kebijakan borjuasi, menjadi berkonflik dengan perkembangan sosial dan budaya Islam yang egaliter. Dengan begitu, negara makin dan makin kehilangan karakternya sebagai representasi dari keseluruhan masyarakat, dan dengan tingkat yang sama pula bertransformasi menjadi murni sebuah negara kelas oligarki. 

Kontradiksi ini secara progresif menjadi bertambah tajam, negara  menggerakkan poros aktivitas mengangkat derajat  kelas borjuasi untuk berinvestasi memikirkan kegagalan dan keterpurukan pengelolan ekonomi Indonesia. 

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bukan hanya sekedar Ibu Kota tapi perjuangan kelas ekonomi masyarakat untuk bertransformasi secara kapitalis : 

"Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset, dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif,"  tutur Jokowi 

Sedangkan bagi masyarakat secara keseluruhan hanyalah mendatangkan arti penting yang negatif, sebagaimana kebijakan-kebijakan tarif-tarif kolonial, lihatlah bagaimana legasi hutang dari pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan dll, yang harus dibayar lebih mahal.. ?? 

Padahal Islam memberikan perluasan demokrasi sebagai solusi kerakyatan yang egaliter memandang lebih kesejahteraan rakyat, apa yang dilihat oleh Bernstein sebagai suatu sarana untuk mewujudkan sosialisme secara bertahap, tidaklah bertentangan, justru sebaliknya secara sempurna berkesesuaian dengan transformasi yang diwujudkan dalam watak negara.

Konrad Schmidt menyatakan : 

"Kemenangan suatu mayoritas sosial-demokratik di parlemen akan secara langsung menyebabkan terjadinya "sosialisasi"masyarakat"