Mohon tunggu...
Politik

Peduli Demokrasi Sehat Tanpa Suap dan Mendiskriminasi

1 Maret 2018   20:48 Diperbarui: 1 Maret 2018   20:47 342
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebagaimana telah diakui, oleh Bawaslu, penyelenggaraan pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun, kata Abhan, seharusnya penyelanggara pemilu bisa menahan hasrat dan tidak tergoda dengan janji yang terkait dengan proses pemilu. "Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu," kata dia sebagaimana diberitakan kompas.com (25/2/2018) lalu.

Di sisi lain, harus diapresiasi langkah Bawaslu memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri. Namun, harapan Bawaslu ke publik terkait dengan pristiwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) tersebut sebagai ulah personal bukan ulah lembaga tampaknya perlu diperdebatkan. Sebab, lembaga dan personal di internal Bawaslu merupakan satu kesatuan yang padu yang tak terpisahkan dari penyelenggara pemilu. Agar teladan dan acuan jalannya demokrasi yang bersih sebagaimana diharapkan bebas dari praktik pulus dalam kampanye anti-politik uang pada Pilkada Serentak 2018 kali ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun