Ikhtiar Dinasti

Rupanya pengertian politik penulis ambil dari kamus-kamus besar bahasa Arab modern agar kita dapat membedakan arti politik yang selama ini berkembang di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus. Dalam bahasa Arab, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari kata sasa-yasusu yang biasa diartikan dengan "mengemudi, mengendalikan, dan mengatur." Dari akar kata yang sama ditemukan kata usus yang berarti "penuh kuman, kutu, atau rusak," (M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an hlm 416).

Di tahun politik 2018 ini, fenomena politik dinasti menurut majalah Tempo, terjadi di 7 daerah atau provinsi. Dalam literatur sejarah, dinasti dimaknai dengan kekuasaan raja-raja yang memimpin kawasan dan wilayah dengan hubungan kekeluargaan atau sedarah.

Sebagaimana tercantum dalam website Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, bahwa politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa yang terjadi seandainya negara atau daeah menggunakan politik dinasti?

Menurut dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural

Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto).

Tren politik dinasti ditengarai oleh empat hal. Pertama,adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. Kedua,adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Ketiga,adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Keempat,adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.

Dengan politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.