Meskipun belum leading dalam persaingan global, saat ini Indonesia juga sedang bergerak ke arah digitalisasi berbagai sektor, bahkan sudah menjadi trend setter di Asia Tenggara. Sehingga diprediksi pada tahun 2025 ekonomi digital Indonesia akan tumbuh empat kali lipat dari saat ini. Peringkat Indonesia dalam WD (World Digital Competitiveness Ranking) juga terus mengalami kenaikan ke urutan 56 dari 62 negara.Â
Pada tahun 2020 PBB juga melakukan survey terhadap 193 anggotanya untuk mengetahui bagaimana negara-negara tersebut melakukan inovasi melalui penerapan pemerintahan digital, termasuk dalam mengatasi pandemi covid19. Hasil survey ini Indonesia menempati urutan 88 dari 193 negara.
Sejumlah inovasi digital juga telah dilakukan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Selain Clue dan Smart City di DKI Jakarta dan Bandung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, untuk merespons pandemi covid-19 melakukan inovasi dengan merangkul berbagai praktisi teknologi di bidang pendidikan mulai mengoptimalisasikan Rumah Belajar dengan menggratiskan data internet, menggandeng TVRI dan RRI untuk menyiarkan berbagai konten sebagai suplemen pembelajaran, dll (Masthuri,2020).
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan terobosan inovatif dengan membuka kanal pengaduan online yang bisa diakses oleh para korban dan keluarga korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Adapun Kementerian Dalam Negeri leading dengan inovasinya melalui pengembangan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa.
Selain pada level Kementerian dan Pemerintahan Daerah, Guru Besar Studi Kebijakan Publik UGM, Profesor Muhadjir Darwin, bahkan sempat mengidentifikasi bahwa proses transformasi digital juga sudah mulai terjadi pada tataran desa, sekarang muncul konsep digital jadi pada level desa (inovasi akar rumput), seperti dalam konsep-konsep digital heritage village yang memadukan dengan keunikan suasana pedeaaan dalam berbagi kegiatan budaya, kesenian, pendidikan, agro wisata. Ini tentu saja berimplikasi terhadap kemajuan masyarakat (Darwin, 2020).
***
Tranformasi Digital adalah gelombang perubahan yang akan terus membesar. Semua negara, termasuk Indonesia perlu terus melakukan adaptasi, sebab mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri akan terlindas oleh perubahan ini. Merujuk pada Masthuri (2019) setidaknya ada tiga area strategis yang perlu memperoleh perhatian dan perlakuan untuk mempercepat proses adaptasi. Ini sekaligus sebagai rekomendasi yang perlu dilakukan, sebagai berikut:
Pertama; Penyelenggara birokrasi, sektor bisnis maupun masyarakat harus mengubah pola fikirannya menjadi lebih terbuka dengan perkembangan zaman dan teknologi yang mengikutinya. Tidak lagi bisa menutup diri, apalagi antipati terhadap teknologi internet dengan segala keterbukaan arus informasinya.
Kedua; Penyelenggara birokrasi, sektor bisnis maupun masyarakat perlu terus melakukan inovasi untuk mengimbangi ekspektasi masyarakat milenial yang sangat dinamis dan selalu menginginkan proses pelayanan yang sederhana, cepat tetapi tetap akuntabel.
Ketiga; Regulasi, terutama yang menyangkut syarat dan prosedur pelayanan perlu direview terus menerus agar mampu meresponse ekspektasi pengguna layanan***.
DAFTAR PUSTAKA
