Satu persatu elemen penting yang menjadi pilar demokrasi dalam bernegara di lumpuhkan.belum juga usai persoalan politik bertalian dengan parpol di mana pemerintah dengan genit mencampuri urusan partai yang pada prinsipnya tidak memiliki otoritas melainkan fungsi pemerintah dalam masalah ini hanya sebagai controling sekaligus mediator gambaran ini mempertontonkan pemerintah telah bertindak semena-mena mengingatkan kita kembali pada zaman orba.
Kali ini timbul masalah baru pemerintah lakukan pembredelan media khususnya yang berlatar belakang islam.informasi yang di dapat lewat tv swasta tvone kurang lebih 21 media online di coba di preteli mungkin ini cara pemerintah memperkecil ruang langkah dakwah islam, semua di bungkam, diblokir aksesnya.
Alasan pemerintah yang begitu klasik yakni ‘‘ radikalssme’’ padahal kita ketahui media-media islam ini anti ISIS yang keberadaanya berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI dan sangat kontradiktif dengan asas pancasila bhineka tunggal ika.dan ada yang lebih fundamendal kalo pemerintah main blokir-blokiran kalo mau tutup saja situs porno yang saat ini begitu marak yang dapat merusak moral insan indonesia sebagai penerus bangsa bisa di bilang pembredelan yang salah kaprah dan ironis.bahkan tak jarang media di luar islam seperti Kompas,Tempo,merupakan media sekuler yang kadang mendiskreditkan agama seperti islam yang memicu konflik horizontal tak di sikapi jauh dari toleransi dan di pemerintahan yang baru ini mestinya antitesa experience sebelumnya, apalagi pemegang pemerintah sekarang ini mempunyai ideologi yang merangkul semua sekterian berjiwa nasionalisme.
melihat situasi seperti ini lantas dimana Demokrasi kita ini? yang katanya dapat memberikan kebebasan.justru di era pemerintahan ini agenda pembredelan media massa lebih sadis karena di rezim kini bukan orang militer dan kecaman datang dari berbagai pihak salah satunya Netizen dengan menganggap pelucutan media ini mengancam kebebasan pers kita ketahui media ataupun pers merupakan pilar ke 4 dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif bila ada salah satu pincang negri ini akan mengalami ketidak keseimbangan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
