Gagasan Progressive Law dalam Pendekatan Sosiologis Law and Social Control, Socio Legal, Legal Pluralism dan Studi Hukum Ekonomi Syariah

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Dalam tradisi pemikiran legal-positivisme, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. 

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil atau tidak adil. Dalam sistem ini, pelaku hukum (birokrasi dan hakim), sesuai dengan doktrin hanya bertugas sebagai corong undang-undang.

Problematika pengakan hukum di Indonesia dapat dapat dikarenakan kuatnya pengaruh paradigma legal positivistic membuat nilai-nilai di masyarakat ditabrak dan diabaikan. Kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis, dan kurang tegasnya suatu ketentuan yang dimuat perundang-undangan yang membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya. 

Para hakim umumnya hanya terfokus pada kepastian hukum dan kurang mengedepankan keadilan. Padahal hukum memegang peranan peting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut hanya akan terwujud jika substansi hukum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan dalam penegakan hukum, lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan sebab hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan.

Hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa Undang-

Undang sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi.
Hukum merupakan alat kontrol sosial karena merupakan aspek normatif dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang memuat ajaran pluralisme hukum yang dijadikan pegangan dan dasar oleh Nabi untuk menggambarkan bekerjanya sistem hukum yang hidup pada saat itu. 

Pada masa ini sistem hukum yang berlaku tidak terbatas pada hukum Al-Qur'an, akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat yang keberadaannya diakui. Fakta ini menjadi pembeda konsep pluralisme hukum saat ini karena adanya hukum negara lebih dominan sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi terabaikan.

Pengertian dan cakupan kajian pluralism hukum terus berkembang untuk menjelaskan berbagai fenomena hukum. Fakta sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang memuat ajaran pluralism hukum yang dijadikan pegangan dan dasar oleh Nabi untuk menggambarkan bekerjanya sistem hukum yang hidup pada saat itu. Pada masa ini sistem hukum yang berlaku tidak terbatas pada hukum Al-Qur'an, akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat keberadaannya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, pendekatan pluralism hukum dalam studi hukum adat bukan merupakan suatu perspektif yang baru. Namun demikian, dalam studi hukum adat, pluralism hukum tidak diajarkan sebagai cara untuk melihat realitas fenomena hukum adat.

Pada dasarnya hukum yang baik itu adalah hukum yang dapat mencerminkan nialai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan. 

Apa yang menjadi cita-cita baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, karena masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang mempunyai sosial dan budaya yang berbdeda-beda. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.