Jum’at, 30 Maret kemarin, berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya mahasiswa menggeruduk Gedung DPR/MPR. Diperkirakan sekitar 12 ribu sampai 15 ribu orang tumpah- ruah di sana. Sementara di beberapa daerah, demonstrasi mahasiswa juga berlangsung. Demonstrasi terkait penolakan kenaikan harga BBM ini sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya.
Anarkisme selalu terjadi saat demonstrasi terjadi. Hal ini memang patut disayangkan. Namun, kondisi di lapangan sulit diduga. Tentu lebih elok jika demonstrasi dilakukan tertib tanpa perusakan atau tindakan-tindakan anarkis lainnya.
Berdemonstrasi dengan segelintir orang saja. Lalu, hari berikutnya lebih banyak lagi. Dan, seterusnya, penggalangan demonstrasi dengan jumlah orang yang ikut serta semakin lama semakin besar tanpa harus berbuat anarkis. Dengan konsep seperti itu, maka ada efek yang bisa ditimbulkan untuk mengubah kebijakan pihak yang didemo atau tercapai apa yang diharapkan pendemo. Konsep ini tentu saja sangat ideal. Namun, akan sulit dalam aplikasinya di lapangan. Apalagi, jika pihak yang didemo tidak menghiraukan apa yang dituntut pendemo walau demonstrasi besar-besaran sekalipun.
Masalah demonstrasi, di setiap negara nyaris sama. Selalu ada celah-celah anarkisme. Dengan anarkisme, ada efek yang lebih terasa, baik bagi pendemo sendiri maupun pihak yang didemo, dibandingkan demonstrasi yang tertib tanpa anarkisme.
Bisa saja, demonstrasi tersebut berhasil dengan apa yang dituntut. Tapi, bisa saja tujuan demonstrasi tidak berhasil, karena pihak yang didemo tak menghiraukan tuntutan. Dengan anarkisme tentu akan banyak jatuh korban. Ujungnya, kembali ke masalah HAM. Tapi, tanpa anarkisme akan sulit membayangkan demonstrasi akan berhasil dengan apa yang dituntut pihak pendemo.
Di Indonesia sendiri, setiap demonstrasi nyaris selalu berujung pada tindakan anarkis. Hal yang sulit untuk tidak menerima kenyataan bahwa dari sejak demonstrasi ada, setidaknya ketika demonstrasi menggulingkan Orde Lama dengan Trituranya, peristiwa Malari, atau demonstrasi tahun 1998, dimana Orde Baru ditumbangkan, seluruhnya ada tindakan-tindakan anarkis. Tak dipungkiri, bahwa dengan perbuatan anarkis selalu ada dampak yang lebih terasa untuk mencapai apa yang dituntut para pendemo.
Jika merujuk pada tindakan kekerasan dalam demonstrasi di Indonesia, ada sisi psikis yang mendera komponen masyarakat, khususnya yang melakukan demonstrasi. Ini bisa saja terkait ketidakpercayaan mereka pada penegakan hukum di Indonesia. Sah-sah saja, dan ada benarnya pihak kepolisian menyayangkan demonstrasi menolak kenaikan BBM beberapa waktu lalu melakukan pelanggaran hukum. Namun, pihak kepolisian pun perlu bercermin bagaimana penegakan hukum di Indonesia jauh dari kata sempurna. Banyak kasus, keadilan rakyat tak sejalan dengan penegakan hukum.
Demonstrasi penolakan kenaikan BBM pada dasarnya adalah demonstrasi yang lebih condong pada sisi politik. Di dalam kondisi politik Indonesia sendiri sudah kurang bercermin pada kepentingan rakyat. Politik Indonesia kini lebih condong pada kepentingan partai atau golongan, tidak pro rakyat, walau selalu digembar-gemborkan untuk kepentingan rakyat.
Korupsi merajalela tanpa bisa diberangus dengan kuat dalam penegakan hukumnya. Padahal inilah akar permasalahan di Indonesia. Anarkisme demonstrasi penolakan kenaikan BBM selalu ditindak represif dengan mengatasnamakan penegakan hukum. Sementara anarkisme terhadap penggerogotan keuangan negara apakah selalu ditindak secara represif pula? Kenyataannya, tidak demikian. Ini sebuah ketidakadilan nyata.
Kenaikan BBM
Kenaikan BBM selalu terjadi di setiap pemerintahan, khususnya sejak era reformasi muncul. Alasan yang selalu masuk akal: Pemerintah menanggung berat beban subsidi BBM, sehingga bisa menciptakan instabilitas APBN. Dengan alasan seperti ini masyarakat hanya bisa menerima.
Kenaikan harga BBM untuk mengurangi beban APBN karena harus mensubsidi memang tak terlihat nilainya. Namun, efeknya akan ada kenaikan-kenaikan berantai dalam biaya hidup sehari-hari masyarakat.
Masyarakat dalam golongan ekonomi menegah ke atas, mungkin tak terlalu merasakan dampaknya. Tapi, masyarakat golongan ke bawah, dampaknya pasti terasa. Biaya hidup otomatis naik, sementara penghasilan mereka tidak ikut naik.
Bagi pengusaha, mereka bisa menimpakannya pada pegawai atau produk yang dijualnya dengan menaikkan harga. Masyarakat konsumen yang kena getahnya. Padahal, masyarakat konsumen ini justru lebih banyak jumlahnya. Apalagi masyarakat konsumen yang hidup pas-pasan dan yang berkekurangan.
Kebijakan menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi dan menyehatkan keuangan negara sebenarnya bukan kebijakan yang sangat berat diambil pemerintah karena multiple effect-nya bagi masyarakat, seperti yang didengung-dengungkan pemerintah. Tapi, kebijakan ini sebenarnya kebijakan yang paling mudah diambil pemerintah.
Bantuan langsung sementara atau apapun istilahnya, tak akan bisa menjadi solusi yang ideal. Nilai bantuan sendiri tidak signifikan jumlahnya. Sulit mengatakan bahwa bantuan ini akan tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.
Apa yang menjadi poin penting di sini sebenarnya, bukan masalah berapa besaran kenaikan harga BBM. Tapi, bagaimana agar masyarakat tidak bergantung pada BBM. Pemerintahan SBY sebenarnya telah melakukan kebijakan kenaikan harga pada tahun 2005. Dari situ, sebenarnya pemerintah bisa berkreatif bagaimana membuat dan merealisasikan kebijakan dimana ketergantungan terhadap minyak bumi berkurang semaksimal mungkin. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, seperti pencarian dan penerapan energi alternatif.
Jika kreatifitas pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada BBM ada, bertitik tolak pada tahun 2005 denganitu, maka tahun 2012 ini, sebenarnya ada hasil yang terasa. Ada waktu sekitar enam-tujuh tahun yang bisa dilakukan untuk mewujudkan itu. Dan, jika itu dilakukan dan menampakkan hasil, maka, kebijakan kenaikan BBM tidak akan berpengaruh besar pada penolakan dari masyarakat.
Apakah pencarian dan penerapan energi alternatif atau kreatifitas lainnya berbiaya mahal? Memang seberapa mahal? Menghabiskan APBN? Tentu saja tidak. Apa yang penting bukan masalah mahal tidaknya biaya untuk merealisasikan sebuah kreatifitas itu, tetapi bagaimana memenejnya.
Itu hanya di satu sisi saja. Penghematan anggaran juga sebenarnya bisa dilakukan. Misalnya pada anggaran belanja pada instansi pemerintah atau kementerian dan lembaga. Anggaran untuk itu sangat besar jumlahnya. Toh, setiap anggaran yang dipergunakan instansi pemerintah maupun di kementerian dan lembaga, daya serapnya kurang maksimal. Artinya, ada banyak sisa anggaran keuangan negara. Apalagi jika penanggulangan korupsi bisa berjalan baik. Akan banyak uang negara yang bisa dihemat dan tidak mubazir terbuang percuma.
Sulit memang mengurus negara sebesar ini dengan jumlah rakyat sekitar 200-an juta orang. Tapi, justru dengan apa yang dimiliki Indonesia, baik kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar, bisa membuat Indonesia bergerak maju. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik dan dengan kesungguhan hati. Diperlukan manajemen yang baik. Semuanya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang lainnya. Jika itu tidak terjadi dan tidak dilakukan, maka jangan berharap demonstrasi tanpa ada tindakan anarkis bisa ditekan seminimal mungkin.
