Ditengah euforia kelolosan timnas senior dan junior ke Piala Asia, sebuah berita menyedihkan hadir menyeruak. Klub papan atas , PSM Makasar diberitakan mengalami krisis finansial yang berakibat tertundanya pembayaran gaji para pemain dan staf.
Disebutkan pula bahwa pelatih mereka, Bernardo Tavares memutuskan melelang sejumlah barang pribadinya seperti kaos polo dan trofi pelatih terbaik Liga 1 untuk membantu tim mengatasi krisis ini.
Berita terbaru menyebutkan bahwa krisis ini sudah diatasi oleh manajemen. Para pemain dan staf sudah menerima haknya masing-masing. Meski demikian, berita ini tentu saja menimbulkan perasaan miris dan mengundang tanda tanya.
Publik tentu bertanya-tanya kenapa krisis ini sampai terjadi. Apalagi kompetisi belum lama dimulai, masih panjang durasi waktu yang harus dilalui. Bila diawal saja sudah timbul masalah, bukan tidak mungkin masalah lebih besar akan kembali timbul di tengah perjalanan kompetisi.
Ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian PSSI agar isu krisis finansial seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
1. PSSI harus tegas menegakkan aturan
Sejatinya masalah finansial bukanlah masalah baru dalam persepakbolaan tanah air. Persoalan finansial sudah menjadi masalah menahun dan selalu terjadi pada setiap musim kompetisi. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya ketegasan PSSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memandang masalah ini.
Ya, masalah gaji pemain dan staf yang tertunda, utang yang belum dilunasi sampai kepada klub yang mundur di tengah kompetisi sudah jamak kita dengar setiap tahunnya. Padahal masalah-masalah seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Karena bagi setiap klub yang akan mengikuti kompetisi harus memenuhi syarat harus sehat secara finansial.
Namun sepertinya ada yang luput dari pemeriksaan PSSI maupun PT LIB sebagai operator kompetisi. Faktanya, masih saja ditemukan adanya tim yang neraca keuangannya bermasalah namun tetap dinyatakan lolos verifikasi. Maka tak heran kalau ada tim yang kelabakan di tengah perjalanan kompetisi.
Kedepannya, hal-hal seperti ini tak boleh ditolelir lagi. PSSI perlu lebih ketat lagi dalam menentukan kelayakan sebuah tim untuk mengikuti kompetisi. Perlu adanya ketegasan. Dan kompetisi hanya boleh diikuti tim-tim yang sehat secara finansial.
Sementara bagi tim-tim yang tidak memenuhi syarat, PSSI harus berani memberlakukan sanksi berupa penurunan kasta sampai pembekuan kegiatan sementara seperti yang juga berlaku di liga-liga negara lain.
2. PSSI memberlakukan salary cap atau pembatasan gaji pemain.
Persoalan gaji pemain menjadi salah satu pemicu krisis finansial dalam persepakbolaan Indonesia. Hal ini terkait sikap klub yang berani jor-joran menawarkan gaji tinggi pada para pemain. Padahal pemasukan klub amat terbatas.
Ya, gaji para pemain saat ini sudah mencapai angka yang fantastis. Tahun lalu dalam sebuah acara podcast, mantan manajer Persebaya Candra Wahyudi pernah menyebutkan angkanya pada kisaran 200-300 juta untuk pemain asing dan 130-150 juta untuk pemain lokal. Ini belum termasuk berbagai bonus.
Angka-angka diatas tentunya bukanlah angka yang sedikit. Bila tidak didukung pendanaan yang memadai akan menimbulkan defisit pada neraca keuangan klub dan bukan tidak mungkin akan memicu kebangkrutan sebuah klub.
Karena itu, pemberlakuan salary cap atau pembatasan gaji pemain menjadi sesuatu yang perlu dilakukan PSSI. Setiap klub harus dipaksa bersikap realistis guna menjaga kesehatan keuangan mereka agar drama-drama seperti tunggakan gaji pemain atau tim yang kolaps di tengah kompetisi tak lagi terjadi.
3. PSSI perlu mempertimbangkan lagi pelaksanaan kompetisi dua wilayah.
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan persebaran tim yang tidak merata menyebabkan biaya operasional sejumlah tim menjadi membengkak karena sejumlah tim harus menggunakan pesawat terbang saat melakoni laga tandang. Khususnya bagi tim-tim luar Jawa.
Situasi seperti ini tentu saja akan memberatkan bagi sebagian klub. Karena itu wacana pembagian kompetisi menjadi dua wilayah menjadi sesuatu yang  bisa dipertimbangkan sebagai langkah menghemat pengeluaran tim.
Penyelenggaraan kompetisi dua wilayah sendiri sebenarnya bukan sesuatu uang asing bagi kita. Sekitar dua dekade silam kita pernah punya kompetisi dengan format ini. Tepatnya diawal penyatuan Perserikatan dengan Galatama pada tahun 1994 silam. Dan kompetisi sempat berjalan beberapa musim sebelum diubah kepada bentuk satu wilayah.
Yang jelas, format kompetisi dua wilayah pada dasarnya bukan sesuatu yang sulit untuk kembali diterapkan. PSSI sudah punya pengalaman sebelumnya. Tinggal menyusun regulasi dan menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Masalah finansial merupakan masalah fundamental yang masih saja menimpa dunia persepakbolaan Indonesia. Masalah seperti ini tak boleh dianggap remeh. Karena bisa memicu efek domino pada kerugian dan kemunduran pada dunia persepakbolaan tanah air.
Karena itu PSSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tanah air perlu mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah persoalan-persoalan seperti ini tak terulang lagi di masa mendatang. Tiga hal diatas bisa menjadi pertimbangan bagi PSSI untuk menyusun langkah-langkah yang terbaik.
(EL)
Yogyakarta,19092023
