Dinasti Politik Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia

Praktik politik yang berhubungan dengan dinasti politik sangat kental kaitannya terhadap suatu sistem politik kekerabatan atau dapat disebut dengan (kroniisme dan juga nepotisme). Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang cukup umum di Indonesia. bahkan dalam suatu pemilu sudah banyak terlihat jelas keberadaan dinasti politik ini merajai dan bahkan cukup dinormalisasi oleh para actor politik. Salah satu yang paling nyata adalah pilkada 2020 yang melibatkan putra-putra dari orang no 1 di Indonesia yaitu bapak Joko Widodo. Putra pertamanya mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan juga menantunya mencalonkan diri sebagai walikota Medan.   

Sungguh dinasti politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari keadaan demokrasi saat ini bahkan dikemukakan oleh para Politisi bahwa dinasti politik merupakan sesuatu yang sah. Hal tersebut disebut sah karena memang keseluruhan suara ditentukan oleh rakyat. Pemilihan tetap berjalan dengan adil dan juga fair tidak terlibat kecurangan apapun. Semuanya berjalan sesuai dengan peraturan politik dan juga demokrasi. Akan tetapi saat ini tetap saja dinasti politik dapat terjadi karena adanya suatu kematangan jaringan dan juga brand yang berhubungan dengan brand dari dinasti yang sudah familiar di mata publik. Dan di Indonesia hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar terjadi. (Mawasdi Rauf, 1997)4 

Sungguh dinasti politik yang mewabah hingga saat ini dapat menjadi suatu ancaman tersendiri bagi masyarakat. Bahkan disamping itu dapat menutup peluang dari lahirnya suatu pemimpin yang berkualitas. Dan justru dapat melahirkan suatu tirani namun dalam bentuk yang berbeda. Politik dinasti sungguh terjadi karena adanya kelemahan dari sisi hukum dan juga kebebasan berpolitik yang sangat luas cakupannya. Sehingga celahnya tersebut dimanfaatkan oleh para ator politik untuk dapat memiliki untuk segala akses uang dan juga menggapai kekuasaan. Oleh sebab itu kita sangat perlu berhati-hati mengenai praktik ini dna juga hal yang perlu untuk kita tindak lanjuti setelahnya adalah mulai menerapkan suatu sistem meritokrasi yang mungki cukup cocok terhadap praktik-parktik demokrasi saat ini. (Winarni, 2007).5 

Daftar Pustaka

Karyudi Sutajah Putra dalam Suara Merdeka "Kompetisi Politik Dinasti", tanggal 18 Oktober 2013 

K. Anam Syahmadani dalam Suara Merdeka "Dinasti Politik Dewi Sri", tanggal 17 Oktober 2013 

Miriam Budiardjo, 1986. Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta : PT. Gramedia 

Mawasdi Rauf, 1997. Demokrasi dan Demokratisasi. Jakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UI 1 November 1997 di Salemba 

Winarno, 2007.Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT. Bumi Aksara