Mohon tunggu...
Bintang Corvi Diphda
Bintang Corvi Diphda Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Program Sarjana Hubungan Internasional Universitas Brawijaya

Mahasiswa Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menavigasi Makan Bergizi Gratis dalam Dinamika Internasional

19 Januari 2025   12:08 Diperbarui: 19 Januari 2025   12:12 55
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar Ilustrasi, Sumber: ChatGPT DALL-E

Presiden Indonesia yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto, telah meluncurkan salah satu program ambisiusnya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari lalu. Program ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi anak-anak di Indonesia, selain itu program ini juga didesain untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan masyarakat dari kemiskinan. 

Selama masa kampanye presiden, program ini dinarasikan sebagai upaya mulia untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang kemudian menjadi salah satu program unggulan dan janji kampanye utama Presiden Prabowo. Oleh karena itu, tidak heran jika inisiatif ini kemudian menjadi parameter sekaligus penentu utama kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo. 

Namun, meskipun program ini disinyalir sebagai “pendobrak” kesejahteraan rakyat, bukan berarti program ini terhindar dari beragam tantangan dan hambatan. Selain itu, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah program ini telah banyak menarik perhatian dunia. Sehingga, pemerintah perlu “bermain cantik” dalam memanfaatkan bantuan atau kerjasama internasional untuk turut menyukseskan pelaksanaan program MBG.

Urgensi Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inti dari agenda pemerintahan Prabowo. Program ini menargetkan pada penyelesaian isu seperti stunting, yang menurut data SKI 2023, prevalensinya berkisar 21,5%. Presiden Prabowo melihat stunting sebagai masalah besar bagi masa depan Indonesia karena stunting tidak hanya membatasi pertumbuhan anak tetapi juga memperburuk potensi generasi penerus bangsa.

Selama masa kampanye pemilihan presiden, Prabowo menjadikan program ini sebagai prioritas utama. Inisiatif ini tidak hanya ditujukan unuk memenuhi janji kampanyenya guna memberantas kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga sejalan dengan mandat UUD 1945 yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum,” salah satu tujuan utama yang ingin dicapai Presiden Prabowo dalam pemerintahannya. Selain itu, program ini juga dapat menjadi landasan pengakuan global terhadap Presiden Prabowo, yang menurut The Strait Times, Prabowo dinilai sebagai salah satu dari beberapa pemimpin yang berpotensi memiliki pengaruh secara global.

Potensi Tantangan dan Hambatan

Meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk menghilangkan kelaparan dan meningkatan kesejahteraan, bukan berarti dalam implementasinya akan terbebas dari tantangan maupun hambatan. Program ini memiliki beberapa peluang hambatan dan tantangan seperti Keterbatasan Kemampuan Fiskal. Pendanaan program ini menjadi tantangan besar. Biaya implementasi awal sebesar Rp71 triliun dan estimasi Rp298,4 triliun pada 2029 untuk cakupan yang lebih luas tentu akan menjadi pekerjaan rumah dalam pengelolaan anggaran negara

Terlebih lagi, perlu diingat bahwa anggaran negara 2024 mengalami defisit sebesar 2,29%. Bank Dunia pun juga turut memperingatkan bahwa program ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia jika dilakukan tanpa perencanaan anggaran yang cermat. Selain itu, tekanan terhadap anggaran nasional ini dapat memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan yang sulit dalam alokasi dana ke sektor lainnya.

Selanjutnya, tantangan pelaksanaan program ini terletak pada Efektivitas Sasaran Program. Apakah program ini bisa menjangkau penerima manfaat yang ditargetkan pun menjadi salah satu persoalan yang hangat dibahas. Investigasi dari Kompas menunjukkan hanya 11,3 juta individu dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang terdaftar sebagai penerima MBG pada 2025, jauh di bawah target pemerintah sebesar 19,47 juta. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya proses pendataan dan distribusi bantuan di tempat-tempat pelaksanaan program MBG.

Terakhir, bayang-bayang Korupsi dan penyalahgunaan anggaran terus menghantui proses pelaksanaan program ini. Korupsi menjadi ancaman yang signifikan terhadap kredibilitas program MBG. Hal tersebut didasari oleh rendahnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 dari Transparency International yang hanya bernilai 34 dari 100. Jika persoalan pengelolaan dan korupsi ini tidak segera dibereskan, kepercayaan publik dapat semakin tergerus dan juga menurunkan kepercayaan dunia internasional yang ingin mendukung program ini. Maka dari itu, mengatasi masalah korupsi menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program ini.

Tanggapan Dunia Internasional

Program MBG sendiri telah menarik perhatian global dengan dukungan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Perancis. Tiongkok memainkan peran melalui penyediaan bantuan finansial dan logistik, yang disepakati melalui kerjasama Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun