Presiden spesifik menyoroti beberapa hal, mulai dari bahan baku farmasi yang sampai saat ini 95% masih di impor, fasilitas rumah sakit (Puskesmas) yang masih kurang, alat-alat kesehatan yang terbatas, jumlah rasio ketenagaan seperti dokter, perawat, ahli tenaga medik laboratorium dan tenaga kesehatan lain yang sangat kurang (tidak merata) yang jumlahnya tidak sebanding dengan populasi penduduk, menjadi perhatian serius pemerintah kedepan.
Sejauh ini reaksi masyarakat, terutama pegiat media sosial sangat beragam dalam menanggapi pernyataan presiden Jokowi terkait penguatan sektor kesehatan, banyak opini yang bersilewaran, ada yang sinis, pesimis  namun tidak sedikit yang optimis, dan hal ini sah-sah saja, bahkan sebuah kewajaran dimana peran puskesmas yang sedikit terabaikan selama ini, misalnya pemenuhan ketenagaan yang tidak merata, fasilitas serta alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan bahkan ada puskesmas yang sama sekali tidak memiliki alat pemeriksaan laboratorium, ambulance dan sebagainya.
Dan yang terbaru isu penguatan puskesmas kembali di suarakan oleh pihak istana dan elit politik di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu (02/07/2020) yang di hadiri oleh politisi wakil ketua umum partai Gelora Fahri Hamzah, kepala staf kepresidenan Moeldoko, wakil ketua umum partai Gerindra Arief Puyono dan direktur eksekutif Indo barometer M. Qodari dengan tema, "Di balik jengkelnya Jokowi".
Fahri Hamzah menyampaikan secara spesifik pentingnya peran puskesmas di masa krisis pandemi Covid-19 ini (part 6);
"(Pemerintah) harus melakukan investasi besar di bidang kesehatan sekarang, kenapa ngk betul-betul di pakai memperbaiki seluruh infrastruktur dalam sistem kesehatan kita secara menyeluruh, misalnya di Puskesmas, kita memiliki 34 Provinsi, 514 Kabupaten dan Kota, 7.000 Kecamatan, 8.000 Kelurahan, 74.957 Desa dan di setiap kecamatan semua ada Puskesmas, bahkan di setiap Desa (Kelurahan) ada Puskesmas seperti di DKI Jakarta, dan Puskesmas inilah yang seharusnya di tingkatkan kapasitasnya". tuturnya.
Lebih lanjut Fahri Hamzah mengatakan;
"Saya usulkan supaya alat PCR (Alat test Covid-19) di fasilitas di Puskesmas, cuma 1 miliar setiap kecamatan, kalau ada 10 ribu Puskesmas di seluruh Indonesia, belanja cuma 10 triliun, jadi waktunya bangsa Indonesia melengkapi Puskesmas di kecamatan dengan laboratoriumnya, sehingga masyarakat tidak lagi memeriksa Lab di Kabupaten atau Provinsi, ini waktu sebenarnya, krisis inilah yang di identifikasi supaya orang (Nakes) bekerja sesuai protokol krisis yang di harapkan". tuturnya dengan nada meninggi.
Gayung bersambut, di waktu bersamaan Moeldoko menanggapi pernyataan Fahri Hamzah;
"Hal itu sudah di sampaikan oleh presiden pada saat sidang kabinet, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang kesehatan, baik terkait SDM-nya, jumlah dokter, perawat, farmasi, ahli tenaga laboratorium medik dan tenaga kesehatan lain yang tidak sebanding dengan populasi penduduk Indonesia, ini menjadi perhatian serius pemerintah, berikutnya bagaimana mengoptimalisasi, memberi penguatan terhadap Puskesmas-puskesmas, itu sudah dipikirkan oleh pemerintah, ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dan strukturisasi (bidang kesehatan)". ucap Moeldoko di acara mata Najwa.
Tentu menjadi angin segar bagi kita semua, dengan keseriusan pemerintah tersebut, tinggal kita melihat dan mengawal bersama kebijakan seperti apa yang di terapkan oleh pemerintah dalam penguatan sektor kesehatan ke depan, terkhusus untuk Puskesmas, namun terlepas dari itu semua, masih banyak orang tidak memahami peran dan substansi puskesmas, padahal puskesmas memainkan peran penting dalam mewujudkan Indonesia sehat.
Puskesmas merupakan instansi kesehatan yang berorientasi pada Promotif dan Preventif, artinya fungsi atau kerja puskesmas adalah pencegahan, yaitu mencegah orang sehat agar tidak sakit, dan menjaga orang sehat agar tetap sehat dengan melakukan intervensi melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara masif dimasyarakat.
Tentu sangat berbeda dengan peran rumah sakit atau klinik, yang berorientasi pada Kuratif dan Rehabilitasi, yaitu pengobatan dan penyembuhan orang (pasien) sakit, maka tidak heran jika hanya instansi puskesmas yang memiliki wilayah kerja, artinya bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya agar tetap sehat, sedangkan rumah sakit, klinik atau instansi kesehatan lainya tidak memiliki hal demikian, maka sepatutnya puskesmas mendapat perhatian lebih.
