[caption id="attachment_196417" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi/ Admin (shutterstock.com)"][/caption]
Pilkada DKI Jakarta akan memasuki masa kampanye yang dimulai pada Minggu 24 Juni hingg 7 Juli 2012 mendatang. Adapun pencoblosan dilakukan pada 11 Juli 2012. Namun persoalan daftar pemilih tetap masih saja belum tuntas. Lima pasangan calon kecuali incumbent Fauzi Bowo pun mempersoalkannya. Empat pasang calon minus Faisal Basri-Biem Benjamin sepakat untuk melaporkannya ke polisi.
Tim advokasi Alex Noerdin-Nono Sampono menemukan sebanyak 371.603 DPT bermasalah. Dengan rincian, di Jakarta Pusat ditemukan 26.108 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 66.788 kasus, Jakarta Barat sebanyak 90.785 kasus, di Jakarta Timur sebanyak 112.678 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74.642 kasus, dan di Kepulauan Seribu ditemukan 602 kasus.
Anggota tim advokasi, RBJ Bangkit menjelaskan data DPT bermasalah itu ditemukan sejak penetapan DPT terakhir. Beberapa persoalan yang diadukan antara lain, nomor induk kependudukan (NIK) kosong, NIK kurang dari 16 digit, NIK lebih dari 16 digit, NIK luar DKI yang tidak punya NIK kartu keluarga (KK), penduduk DKI yang tidak punya NIK KK, NIK KK tidak standar (terdapat tanda titik dan koma), dan NIK DKI tanpa NIK KK dan alamat.
Pada Kamis kemarin, koalisi empat tim advokasi pasangan calon gubernur melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI, Dahliah Umar dan Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI, Aminullah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedua komisoner tersebut dinilai bertindak tidak profesional dan melakukan pelanggaran kode etik dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).
Anggota koalisi, Sirra Prayuna mengungkapkan, mereka melaporkan adanya temuan tentang 400 ribu pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datanya janggal. Sirra mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 8 alat bukti untuk diserahkan pada Dewan Kehormatan. Materi yang diadukan adalah hasil validasi dari DPT yang telah disisir.
Koalisi menempuh jalan ini lantaran KPU ngotot menjalankan tahapan Pilkada DKI dengan DPT yang bermasalah. Mereka meminta DKPP untuk menghentikan tahapan Pilkada sampai permasalahan DPT amburadul dibereskan.
Sebab jika Pilkada tetap dilanjutkan dikhawatirkan pemenangnya nanti dituduh memainkan daftar pemilih tetap bermasalah. Siapapun yang terpilih, dia menang dengan betul-betul kesatria, tidak dibayang-bayangi dengan tuduhan bahwa menang karena memainkan DPT. Pemimpin Jakarta yang baru harus terpilih dengan cara yang fair.
