Belajar dari Bencana Gunung Sinabung, “Pemerintah Harus Selamatkan Nasib Korban Longsor Banjarnegara dengan Ide Cerdas

Sampai saat iniGunung Sinabung di sumatera Utaramasih mengancam warga tanah karo, sudah lebih setahun mereka masih mengungsi, dan sampai saat ini juga warga masih menunggu keputusan dari pemerintah bagaimana nasib mereka terhadap lahan dan tempat tinggal mereka yang tertutupi oleh debuletusan gunung Sinabung. Mereka kehilangan lahan dan pencaharian mereka, dan belum adanya kejelasan soal relokasi tempat tinggal dan lahan mereka yang rusak. Karna kehidupan masyarakat disana 80% lebih adalah petani. Mungkin bukan pemerintah tidak bisa merelokasi mereka, melainkan ditanah karo memang tidak ada lahan lagi untuk penduduk untuk mendapatkan relokasi yang layak bagi mereka. Sehingga banyak petani di Tanah karo menyewa dan membeli tanah pertanian di Kabupaten Sidikalang untuk melanjutkan kehidupan ekonominya, dampak lambatnya solusi cepat dalam penanganan Bencana di Sinabung Tanah Karo sumatera utara.

Belajar dari pengalaman itu, kejadian bencana Banjir dan Longsor yang menelan korban jiwa bukan lah peristiwa pertama terjadi di Pulau jawa. Terlalu banyakkorban jiwa akibat bencana Ekologis yang terus terulang tampa solusi yang tepat dari negara. Kita tau bahwa banyak wilayah rawan longsor di Pulau Jawa yang tetap dihuni oleh masyarakat oleh karena mereka tak punya lahan pemukiman yang aman.

PEMDA pun tak punya tanah untuk relokasi karena lebih dari 2 Juta hektar lahan dan Hutan di Jawa dikuasai perhutani . Selama ini sangat sulit untuk Pemda apalagi masyarakat untuk mendapatkan lokasi pemukiman yang aman di wilayah Perhutani.

Salah satu Progam Quick win Jokowi – JK adalah reformasi perhutani . Quick win ini perlu disegarkan agar relokasi korban bencana di jawa tengah bisa segera berjalan. Lokasi – lokasi huni potensial longsor karena tanah yang tidak stabil juga perlu direlokasi kewilayah yang aman yang dikuasai oleh Perhutani.

Baik Presiden segera intruksikan Mentri BUMN, LHK, Agraria, PU dan Men Sosuntuk membuat rencana dan aksi cepat menyelamatkan rakyat dari ancaman bencana ekologis. Pintu masuknya adalah segera jalankan program cepat Jokowi – Jk terkait dengan Perhutani.

Saat nya bekerja, bekerja dan bekerja cerdas untuk selamatkan rakyat. Hak untuk hidup aman adalah hak konstitusi warga negara. Kewajiban pemerintah adalah memenuhinya.

Penulis : Binsar ritonga