Mohon tunggu...
Tabina Nathalia Luvena
Tabina Nathalia Luvena Mohon Tunggu... Mahasiswa - Pelajar/Mahasiswa

Saya seorang mahasiswa UIN Walisongo dari prodi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis islam, saya menyukai topik tentang bisnis dan pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mewujudkan Good and Clean Governance: Tantangan dan Peluang di Era Digital

5 September 2024   22:24 Diperbarui: 5 September 2024   22:24 156
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

A. Tantangan Mewujudkan Good Governance di Era Digital

Tantangan mewujudkan prinsip-prinsip good governance di era digital sangat beragam dan kompleks. Tantangan utama yang dihadapi adalah korupsi, kurangnya transparansi, dan kebijakan publik yang tidak efektif. Korupsi adalah salah satu tantangan paling mendasar bagi tata pemerintahan yang baik. 

Meskipun era digital memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, namun risiko celah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya sistem e-Government yang diterapkan oleh banyak otoritas seringkali masih memiliki kelemahan dalam hal pengawasan dan keamanan data. Sistem yang tidak jelas dan integrasi yang buruk antar platform digital dapat menciptakan peluang terjadinya praktik korupsi seperti penyelewengan anggaran dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Di era digital, masyarakat ingin dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, namun penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terkait adalah sulitnya memperoleh informasi yang benar-benar transparan. 

Data dan informasi yang dipublikasikan seringkali tidak mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, ketika lembaga pemerintah mengunggah data ke platform online, sebagian besar datanya tidak terstruktur dengan baik atau terlalu terspesialisasi sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, kesenjangan digital juga merupakan tantangan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat yang tidak mempunyai akses yang memadai terhadap teknologi dan internet cenderung dikucilkan dari proses pengambilan keputusan. Beberapa daerah terutama daerah terpencil masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital dan akses informasi. 

Proses pemerintahan yang seharusnya mewakili seluruh lapisan masyarakat seringkali tidak mencerminkan suara kelompok marginal sehingga menimbulkan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

pngtree
pngtree

B. Peluang Memanfaatkan Teknologi untuk Transparansi

Penggunaan teknologi di pemerintahan, khususnya melalui e-Government dan platform digital, memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di era digital saat ini, dimana data dan informasi mudah diakses, teknologi telah menjadi alat strategis untuk menghilangkan praktik korupsi, mempercepat pelayanan publik, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun