Masalah kemacetan ibarat sudah melekat dan mendarah daging dalam benak masyarakat Indonesia terlebih masyarakat yang tinggal di ibukota. Hampir setiap hari masyarakat ibukota sudah akrab dengan kemacetan.Â
Bahkan, timbul mindset bahwa 'tiada hari tanpa macet' di Jakarta. Banyak problematika yang menyebabkan kemacetan ini menjadi salah satu ikon ibukota. Salah satunya adalah banyaknya kendaraan bermotor di ibukota terkhusus kendaraan pribadi. Pertumbuhan kendaraan pribadi terbilang masif dan sulit untuk dikontrol.Â
Sebenarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menerapkan sistem ganjil genap di jalan -- jalan protokol ibukota guna mengurangi intensitas kendaraan pada jam -- jam sibuk. Namun hal itu seakan menjadi angin lalu dan tidak mampu mengurangi kemacetan secara signifikan.
Pemprov DKI Jakarta pada era gubernur Joko Widodo sempat mencanangkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih pada kendaraan umum guna mengurai kemacetan. Namun, hal tersebut nampaknya juga tidak berhasil mengurangi kemacetan.Â
Padahal fasilitas kendaraan umum seperti Bus Transjakarta dan Kereta Commuter Line (KRL) sudah sesuai standar keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Menurut beberapa survei, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan dalih malas mengantri dan berdesak -- desakan dalam kendaraan umum dan akhirnya memilih kendaraan pribadi karena praktis.Â
Alasan lainnya yaitu maraknya tindak kejahatan yang sering terjadi pada kendaraan umum yang memanfaatkan kondisi keramaian pada saat itu. Selain itu, masyarakat juga menganggap tidak semua kendaraan umum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan seperti Kopaja dan Metromini yang cenderung tidak mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan namun memiliki tarif yang cukup terjangkau.Â
Mulai era Jokowi hingga Anies Baswedan, masalah ini menjadi masalah pelik yang sangat sulit untuk diselesaikan. Namun, masalah tersebut sedikit demi sedikit mulai teratasi dengan pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) yang diresmikan baru -- baru ini. Saat ini, pemprov DKI Jakarta mulai mencanangkan suatu program yaitu Integrasi Transportasi Jabodetabek sebagai solusi kemacetan ibukota.
Apa itu program Integrasi Transportasi dan bagaimana dampaknya terhadap kemacetan ke depannya?
Integrasi Transportasi Jabodetabek adalah program pemerintah di era Jokowi yang dilanjutkan hingga era Anies Baswedan dimana setiap moda transportasi umum di Ibukota akan terintegrasi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, MRT Jakarta Fase 1 memiliki jarak +/- 16 km dan melewati +/- 13 stasiun mulai Lebak Bulus hingga Bundaran HI.Â