Liberalisasi Media Sosial: Anteseden Instabilitas Politik

Liberalisme merupakan ideologi atau aliran pemikiran yang mengedepankan persamaan hak dan kebebasan individu. Liberalisasi, sebaliknya, adalah proses atau aktivitas penerapan prinsip-prinsip liberalisme di bidang tertentu. Oleh karena itu, istilah "liberalisasi media sosial" dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat yang tidak terbatas dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan lain-lain. Dalam karyanya "On Liberty," John Stuart Mill mengeksplorasi nilai kebebasan berpendapat sebagai sarana untuk menemukan kebenaran. Ia berargumentasi bahwa kemampuan untuk mengekspresikan pendapat secara bebas sangatlah penting karena memungkinkan orang untuk melihat kesalahannya dan merevisi pendapatnya.

Anteseden Instabilitas Politik adalah sesuatu yang menjadi pendahulu atau pemicu terjadinya ketidakstabilan dalam politik, yang dalam hal ini disebabkan oleh liberalisasi pada media sosial.

Berdasarkan data yang dilansir We Are Social, secara keseluruhan terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlah tersebut setara dengan 49,9% dari total penduduk nasional.

Fenomena tersebut telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, dan memberikan dampak yang signifikan, salah satunya terhadap stabilitas politik.

Bagaimana liberalisasi media sosial dapat memicu instabilitas politik?

Peningkatan Partisipasi Politik

Liberalisasi media sosial telah meningkatkan partisipasi politik. Media sosial adalah ruang yang menampung diskusi politik, berbagi pandangan, dan mengorganisir kampanye. Sebagai contoh, kontestan pemilu menggunakan sosial media untuk berkampanye, gimmick politik dan memengaruhi pemilih lainnya. Jika tidak ditangani dengan baik, peningkatan keterlibatan politik ini berpotensi memperburuk ketegangan dan bukannya mendorong demokrasi. John Dewey, seorang filsuf dan pendidik Amerika, menyoroti nilai pendidikan dan partisipasi warga negara dalam demokrasi. Demokrasi, dalam pandangan Dewey, bukan hanya sekedar sistem pemerintahan tetapi juga cara hidup yang berdasarkan pada wacana terbuka dan keterlibatan warga. Media sosial dapat menjadi instrumen yang berguna dalam situasi ini untuk mempromosikan pendidikan politik dan partisipasi warga negara. Namun Dewey juga mengingatkan bahwa pendidikan dan literasi kritis diperlukan agar partisipasi dapat memberikan dampak positif. Tanpa pendidikan politik yang tepat, meningkatkan partisipasi melalui media sosial dapat menjadi kontraproduktif.

Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui media sosial, masyarakat dapat memantau dan mengkritik kinerja pejabat pemerintah, pejabat publik juga didorong untuk bertindak lebih transparan karena pengawasan publik yang intensif.

Penyebaran informasi yang mudah

Di media sosial, segala informasi bisa saja beredar dengan cepat. Ketika informasi yang beredar bermuatan politik, maka menuai berbagai reaksi di masyarakat. Misalnya: Gugatan terhadap aktivis yang mengkritik pemerintah sebagai ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Teknologi Informasi Elektronik (UU ITE). Hal ini kemudian memicu kontroversi publik di media sosial. Beberapa pihak mengamininya karena ini merupakan upaya mengembalikan nama baik negara. Namun, sebagian pihak lain menilai gugatan terhadap aktivis tersebut membatasi kebebasan berpendapat dan merusak prinsip demokrasi. Sehingga masyarakat melihat hal tersebut sebagai tindakan untuk membungkam oposisi dan mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, stabilitas politik suatu negara menjadi terganggu akibat adanya kontroversi tersebut.

Memobilisasi massa

Media sosial sebagai wadah individu/kelompok yang mempunyai kepentingan memungkinkan untuk mengorganisir orang/kelompok lain dengan mudah. Kemudahan ini dapat memperkuat gerakan sosial dan politik, namun juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik bila tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, kemunculan buzzer dalam politik yang fungsinya adalah menjunjung politisi yang mereka dukung dengan mem-branding sang politisi supaya terlihat baik, menaikkan elektoral dengan cara mengumpulkan/mengorganisir sekumpulan orang untuk dijadikan relawan dengan bayaran tertentu.

Echo chambers dan Polarisasi

Algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga memperkuat bias informasi dan polarisasi politik. Politisi kemudian dapat menggunakan hal ini untuk menyebarkan informasi yang beragam dan mengubah opini publik, seperti kampanye hitam atau menyerang kandidat lain. Hal ini biasa dilakukan untuk menurunkan elektoral kandidat lain, sementara media sosial terus menampilkan hal-hal serupa kepada pengguna untuk memperkuat polarisasi. Dampaknya, stabilitas politik bisa terganggu dan perpecahan politik bisa menjadi lebih buruk. Jurgen Hbermas dalam Teori Ruang Publik mengembangkan konsep ruang publik sebagai tempat bagi warga negara untuk secara bebas dan bijaksana menangani masalah-masalah publik. Namun, Hbermas mengeluarkan peringatan tentang kemungkinan distorsi, seperti penyebaran propaganda dan hoax, yang dapat menghalangi diskusi yang masuk akal.

Dengan adanya media sosial, memungkinkan terjadinya instabilitas politik. Maka dari itu, dalam menghadapi liberalisasi media sosial, penting bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang masuk akal yang melindungi kebebasan berpendapat sekaligus mendikte kewajiban situs dan pengguna media sosial, agar terwujudnya hal yang sehat, lingkungan digital yang adil dan tidak memihak dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Penting juga bagi kita untuk memilah setiap informasi yang beredar di media sosial, dengan tidak menyebarkan hoaks yang menggiring opini sehingga ruang diskusi yang tercipta tetap sehat dan berimbang.