Seiring dengan berjalannya waktu, kita telah memasuki separuh akhir masa di Tahun 2022. Jika diamati saat melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, terasa bahwa kendaraan semakin banyak beredar di jalanan. Berbeda pada masa pandemi, di mana pergerakan dibatasi demi menekan angka penyebaran Covid-19.
Tanda bahwa perekonomian sudah bangkit dari keterpurukan masa pandemi, tatap muka akademik kembali bergerak, terlebih sektor transportasi kembali berputar seiring dengan meningkatnya permintaan sarana mobilitas.
Di lain sisi, perekonomian bangsa yang kembali pulih tidak diiringi dengan persiapan menghadapi permasalahan baru di sektor transportasi.
Masyarakat pada pasca pandemi ini mempertahankan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari penyebaran Covid-19, kemudian program pemerintah menerapkan PPNBM 0% bagi pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk mempertahankan kinerja perekonomian negara.
Pada akhirnya, kebijakan dan pola kebiasaan tersebut berdampak pada sektor transportasi, kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan tidak dapat dihindari.
Menurut Ofyar Tamim (1998), kebutuhan akan transportasi dan sistem prasarana transportasi saling kejar mengejar dan tidak akan pernah berhenti sampai kondisi jenuh (macet total dimana-mana) tercapai. Kemacetan lalu lintas terjadi karena mobilitas dilakukan pada lokasi dan waktu yang bersamaam.
Pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan transportasi saat ini masih menggunakan pendekatan konvensional yaitu predict and provide atau Ramal dan Sediakan.
Perlu ada suatu langkah terobosan pada pengelolaan atau manajemen transportasi dengan menggunakan pendekatan predict and prevent atau ramal dan cegah yang dikenal dengan Transport Demand Management (TDM) atau Manajemen Kebutuhan akan Transportasi (MKT).
Menurut Orski (dalam Tamim, 1998: 529) manajemen kebutuhan akan transportasi adalah suatu cara untuk mempengaruhi perilaku pelaku pergerakan dengan tujuan untuk mengurangi besarnya kebutuhan akan pergerakan atau menyebarkan kebutuhan tersebut dalam ruang dan waktu.
Konsep TDM ini bukan berarti secara penuh membatasi jumlah mobilitas yang terjadi sehingga terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi, tetapi mendistribusikan dan mengelola proses pergerakan agar tidak terjadi pergerakan pada lokasi dan waktu bersamaan dengan menggunakan moda transportasi (pribadi) yang terisi rendah.
Adapun konsep strategi TDM yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan antara lain:
Kebijakan ini lebih menekankan pada pengaturan waktu aktivitas/mobilitas orang dan barang agar tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Jam Puncak (peak hour) volume lalu lintas akan bergeser dan terbagi secara merata pada jam-jam lain. Strategi yang dapat dilakukan berupa:
Pertama, penerapan perbedaan jam masuk dan pulang karyawan perkantoran, pabrik dan anak sekolah
Kedua, pembatasan/pelarangan waktu operasional angkutan barang berdimensi besar pada jam-jam sibuk yang menghambat kecepatan dan ruang gerak kendaraan kecil lainnya.
Manajemen Rute atau Lokasi
Kebijakan dalam rangka mendistribusikan volume lalu lintas pada ruas jalan lainnya dan/atau membatasi volume pergerakan pada ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan pada jam puncak (peak hour). Strategi yang dapat dilakukan berupa:
Pertama, penerapan Jalan Berbayar pada kawasan pusat bisnis (Central Business District) dimaksudkan agar menghindari kepadatan lalu lintas dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mempertahankan kinerja ruas jalan. Pada satu sisi, meminimalkan kemacetan lalu lintas, juga menjadi sumber pendapatan baru Pemda yang bisa dialihkan dalam perbaikan infrastruktur dan transportasi umum.
Kedua, penerapan Manajemen Lalu Lintas dengan menyesuaikan prioritas arah lajur lalu lintas dengan jam puncak (peak hour) pada pagi dan sore hari.
Dan ketiga, strategi lain seperti penetapan rute khusus angkutan barang, Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).
Manajemen Moda Transportasi
Kebijakan ini bertujuan bahwa mengoptimalkan penggunaan ruang jalan dengan kendaraan yang memiliki okupansi besar. Dominasi kendaraan pribadi menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan ruang jalan yang saat ini sudah sangat terbatas dibandingkan dengan panjang jalan yang ada.
Sehingga, untuk meningkatkan efektivitas ruang jalan perlu adanya kebijakan yang mendorong peningkatan okupansi kendaraan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di jalanan.
Terlebih, diharapkan masyarakat dapat menggunakan kendaraan dengan okupansi yang tinggi berupa angkutan umum massal. Adapun upaya strategi yang dapat diterapkan:
Penerapan batas minimal penumpang kendaraan mobil yang melintas di ruas jalan tertentu, cara ini memaksa masyarakat untuk dihadapkan pada dua pilihan, yakni meningkatkan okupansi kendaraan atau beralih menggunakan kendaraan umum.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum yang nyaman, handal dan terjangkau serta keuntungan-keuntungan menarik lainnya bagi masyarakat (pull strategy)
Sementara pergeseran ruang fisik ke ruang digital yang mengurangi jumlah pergerakan lalu lintas. Cara ini menghilangkan pemborosan dari biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan.
Terlebih pada era digitalisasi saat ini, bekerja, berapat dan belanja yang tingkat urgensinya tidak diperlukan tatap muka langsung, dapat memanfaatkan fasilitas internet yang lebih efektif dan efisien.
Manajemen Tata Guna Lahan
Kebijakan yang mendorong pemanfaatan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terjadi percampuran lalu lintas kendaraan sesuai fungsinya dan/atau untuk memenuhi seluruh aktivitas dalam satu kawasan/wilayah yang sama, sehingga mengurangi atau meminimalkan biaya dan waktu perjalanan.
Mayoritas pergerakan lalu lintas yang terjadi menjadi internal-internal dalam skala wilayah yang lebih kecil. Bentuk strategi yang dapat diimplementasikan:
Pertama, pengembangan Transit Oriented Development (TOD), yang bermakna mengintegrasikan desain ruang ruang kota untuk  menyatukan kegiatan, bangunan dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan tanpa berkendara serta dengan angkutan umum
Kedua, pemanfaatan fungsi tata guna lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan di area tersebut. Kawasan industri, permukiman, ruang terbuka hijau harus berada pada lokasi sesuai dengan ketentuan.
Ini juga menghindari  percampuran lalu lintas kendaraan antara kendaraan penumpang (kecil) dengan kendaraan barang (besar) yang menghambat laju  dan membatasi ruang gerak lalu lintas.
Kebijakan ini sudah kurang relevan dilaksanakan pada era saat pada kawasan metropolitan dengan lahan/ruang terbuka yang terbatas.
Kawasan Kota/Kabupaten yang masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan sangat cocok untuk mengimplementasikan kebijakan ini selama memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan dan penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Penutup
Kebijakan-kebijakan dalam konsep TDM perlu menerapkan push and pull strategy, dimana pemerintah dan masyarakat secara dewasa harus bersinergi secara baik, saling memahami, dan mengerti dalam melaksanakan konsep ini.
Masyarakat harus paham dan tertib dalam berlalu lintas, sedangkan Pemerintah juga harus berani mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan populer dan tidak populer lainnya.
Hilangkan ego sektoral atau kepentingan tertentu yang terus menghambat proses perbaikan dan pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut akan sangat terasa manfaatnya pada jangka menengah dan jangka panjang di bidang transportasi.
Referensi : Tamin, Ofyar Z. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi Edisi Kedua. ITB
