Kemerdekaan politik India telah menjadi perhatian penting dalam kaca internasional. di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) pemerintahan kebebasan politik telah terkikis. Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) telah menentang norma-norma politik India dengan tetap berkuasa selama hampir satu dekade. selain itu terdapat faktor utama yang mempengaruhi pertahanan kekuasaan BJP sehingga dapat memenangkan dua pemilu berturut turut. pertama yaitu ideologi BJP yang menganut nasionalis hindu atau disebut hindutva hiper-nasionalisme, agenda pembangunan, dan merek modi yang mengacu pada reputasi, citra, dan presepsi yang terikat.Â
Nasionalisme Hindu yang keras dari BJP, yang menggabungkan Hinduisme dan patriotisme, mungkin tidak menarik bagi semua orang India. karena Nasionalisme keras Modi sebagai landasan kampanye tampaknya telah mengesampingkan masalah ekonomi yang lebih mendesak yang dihadapi para pemilih. Beberapa analis percaya bahwa di bawah pemerintahan Modi, India mungkin akan menuju ke arah "demokrasi etnis", yang memerlukan "mobilisasi mayoritas untuk melestarikan bangsa etnis".
Modi juga menuai banyak kritik lain, terutama dari oposisinya, Dalam usaha Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mengubah nama India menjadi Bharat, banyak politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang saat ini berkuasa di India, mendukungnya. Namun, beberapa pihak menganggap langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting dalam negara tersebut. Pengumuman rencana pergantian nama resmi India muncul setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 menyebut Presiden India Droupadi Murmu sebagai 'Presiden Bharat' bukan 'Presiden India'.
Dengan berbagai isu kontroversial menjelang pemilu tahun 2024, pemerintah kemungkinan besar akan kembali mencari suara dengan mempromosikan kebijakan luar negeri negara yang kuat. salah satu upaya pemerintah untuk mengeksploitasi status global India yang semakin meningkat untuk tujuan pemilu tercermin dalam keputusan untuk menunda kepresidenan India di G20 dengan mendekatkannya pada pemilu, dalam mempromosikan program luar angkasa India, dalam menyelenggarakan Piala Dunia Kriket, dan dalam upaya India untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036.
Modi juga berusaha memperoleh dukungan dari komunitas Muslim dalam pemilihan ini, meskipun insiden bentrokan antara penganut Hindu dan Muslim telah berkurang setelah BJP mengambil alih pemerintahan, menurut data resmi. Meskipun demikian, ketegangan tetap tinggi, dan dalam menjalankan pemerintahan, Di dalam pemerintahan BJP sering menggunakan kekuatan penegakan untuk mencoba dan mencegah ketegangan antar-komunal dari tumpah ke kekerasan langsung karena kekhawatiran tentang pesan hukum dan ketertiban dan reputasi internasional India.
Banyak orang Muslim menyatakan bahwa mereka tinggal dalam ketakutan terhadap aktivis Hindu yang berhubungan dengan politik nasionalisme budaya BJP. Beberapa kritikus menganggap nasionalisme semacam itu sebagai bentuk eufemisme untuk supremasi Hindu. Oleh karena itu, di beberapa wilayah seperti Madhya Pradesh, penduduk berupaya mempromosikan kerukunan dengan mengadakan pesta untuk tetangga dan kerabat pada acara-acara seperti pernikahan dan sesi minum teh di rumah teman. Mereka membahas bagaimana kebijakan kesejahteraan BJP dapat memberikan manfaat untuk semua komunitas dan merinci posisi India yang semakin kuat di tingkat global di bawah pemerintahan Modi.
Oleh karena itu, BJP menerapkan strategi dua arah, yaitu "mendewakan Muslim" untuk mendukung basis garis kerasnya dan mencoba mendapatkan dukungan dari sebagian populasi Muslim, seperti yang diungkapkan oleh Ahmed. Ia menyatakan bahwa kritikan terhadap pria Muslim akan tetap ada, sementara pendekatan yang lebih lunak akan ditunjukkan kepada wanita Muslim. Selain itu, beberapa aspek positif akan diperlihatkan kepada Pasmandas. Ghanshyam Tiwari, juru bicara dari Partai Samajwadi yang memiliki basis Muslim yang besar, mengemukakan bahwa posisi BJP sebagai partai berkuasa memberikan mereka kemampuan untuk merancang kebijakan yang dapat memenangkan dukungan dari sebagian Muslim.
