Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah agenda global yang disepakati oleh semua negara anggota PBB (termasuk Indonesia) untuk mengatasi berbagai tantangan dunia.
Adapun tujuan pertama dari SDGs ini adalah "Tanpa Kemiskinan" (No Poverty), yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Lantas, apakah target ini tercapai pada tahun ini?
Berdasarkan perhitungan Bank Dunia dengan garis kemiskinan USD 2,5 per kapita per hari dan purchasing power parity (PPP) 2017, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 3,5 persen (2021) menjadi 2,5 persen (2022).
Sementara itu, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional juga mengalami penurunan meskipun dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terpulihkan.
Tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,54 pada Maret 2022, turun sebesar 0,6 persen poin dari tahun sebelumnya. (Sumber: laporan tahunan SDGs 2023). Penurunan kemiskinan ekstrem diklaim terjadi di perkotaan maupun pedesaan.
Tulisan ini hendak mengulik tantangan dan strategi seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang kenyataannya belum mencapai nol persen.
Definisi dan Ruang Lingkup
Sebelum melanjutkan pembahasan, barangkali kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada kurangnya pendapatan. Namun, ia juga mencakup kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan layanan dasar lainnya.
Menurut laporan Bank Dunia, kemiskinan adalah situasi, di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi makanan, tempat tinggal, dan pakaian.
Tujuan dan Sasaran
Secara global, tujuan ke-1 dari SDGs memiliki beberapa sasaran utama sebagai berikut:
Pertama, mengurangi persentase orang miskin. Menargetkan pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional sebanyak setidaknya setengah pada tahun 2030.
Garis kemiskinan ini bervariasi antara negara, namun umumnya dihitung berdasarkan pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kedua, menjamin akses terhadap layanan dasar. Memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih untuk semua, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Ketiga, meningkatkan ketahanan dan akses keuangan. Meningkatkan ketahanan individu terhadap dampak ekonomi dan memberikan akses yang lebih baik dalam hal keuangan dan layanan sosial.
Tantangan dan Strategi
Menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen merupakan tantangan yang besar, tentu saja. Adapun beberapa tantangan utama termasuk ketidaksetaraan ekonomi, konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi global.
Menurut laporan tahunan SDGS tahun 2023, kelompok usia paling rentan dalam persoalan kemiskinan adalah kelompok anak (usia kurang dari 18 tahun) dan lanjut usia, yang pada Maret 2022 angkanya mencapai 11,80 persen dan 10,15 persen.
Selain itu, provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur angka kemiskinannya mencapai 20 persen ke atas.
Guna mencapai target penurunan kemiskinan hingga nol persen, pemerintah tentu perlu menyusun sejumlah strategi jitu untuk mengatasi kemiskinan melibatkan antara lain sebagai berikut.
Pertama, program perlindungan sosial. Menerapkan program perlindungan sosial yang efektif, termasuk bantuan tunai langsung, subsidi makanan, dan jaminan sosial.
Terkait subsidi makanan, saya setuju dengan program unggulan Makan Bergizi Gratis presiden terpilih Prabowo-Gibran. Program ini berpotensi untuk mengatasi masalah stunting anak Indonesia.
Kedua, pendidikan dan pelatihan. Memperbaiki akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat.
Ketiga, pembangunan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua.
Terkait lapangan pekerjaan, saya kira, tidak perlu lagi memberlakukan kebijakan batasan usia lowongan kerja, sebab hal ini akan semakin meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.
Keempat, pembangunan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat miskin, terutama di provinsi wilayah timur Indonesia.
Tentu saja hal ini membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Karena itu, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan setiap tahunnya, bukan malah diturunkan atau dikurangkan.
Kesimpulan
Sebagai penutup: Tujuan ke-1 SDGs, Tanpa Kemiskinan, merupakan langkah fundamental untuk menciptakan dunia khususnya Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Nah, untuk mencapainya, maka dibutuhkan kolaborasi lokal dan global, kebijakan yang efektif, dan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.
Dengan pendekatan yang holistik serta terintegrasi ini, Indonesia dan bahkan dunia bisa bergerak menuju akhir kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua umat manusia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
