Pengantar
Ekonomi biru (blue economy) tengah menjadi subjek pembicaraan negara-negara di dunia belakangan ini, tidak terkecuali Indonesia. Blue economy, pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs" -- terbit tahun 2010. (Sumber: Kumparan.com).
Blue economy berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut (perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata bahari, dan tambang migas) secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian, sembari tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Dengan demikian, blue economy ini dipandang penting bagi masa depan keamanan manusia.
Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas. Indonesia memiliki pulau lebih dari 17.500 dan 70% wilayah Indonesia adalah laut. Karena itu, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan blue economy. Melihat peluang ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Roadmap Ekonomi Biru Indonesia tahun 2023-2045.
Roadmap atau peta jalan tersebut berfungsi untuk mengonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan dengan dukungan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) serta memberikan panduan guna mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan. (Sumber: Kompas.com).
Artikel ini tidak bermaksud membahas pontensi sumber daya kelauatan seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya berfokus pada wilayah perairan DKI Jakarta saja. Pemilihan wilayah perairan DKI Jakarta sebagai objek penelitian tentu, bukan tanpa alasan. Pemilihan ini didasarkan oleh fakta bahwa perairan DKI Jakarta, khususnya Kepulauan Seribu cocok untuk pengimplementasian ekonomi biru.
Pertama-tama, kita akan memetakan terlebih dahulu potensi perairan laut DKI Jakarta. Kemudian, melihat apa saja tantangan dan ancaman dalam pengoptimalisasian blue economy di perairan laut DKI Jakarta. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta dan stakeholder dalam mengoptimalkan potensi blue economy di perairan laut DKI Jakarta.
Memetakan Potensi Perairan DKI Jakarta
Kita mulai dengan memetakan potensi perairan laut DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan 661,52 km2 dan luas lautan 6.977,5 km2 -- lebih besar dari luas daratannya. Selain itu, DKI Jakarta tercatat memiliki lebih dari 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. 11 pulau di antaranya adalah pulau yang berpenghuni. Panjang garis pantai DKI Jakarta mulai dari sisi Utara Jakarta hingga Kepulauan Seribu adalah sepanjang 121 km.
Menurut laporan Imam Fitrianto, Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa ekosistem esensial yang dimiliki DKI Jakarta, antara lain: padang lamun seluas 533 hektar, hutan mangrove seluas 682 hektar, dan terumbu karang seluas 4.561 hektar. (Sumber: Youtube.com/BPSDM DKI Jakarta).
Boleh dibilang bahwa sumber daya perairan laut DKI Jakarta sangat berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi, baik di sektor perikanan, bahari, maupun pengembangan energi terbarukan, seperti menggunakan gelombang laut dan angin.
Tantangan Pengoptimalisasian Blue Economy DKI Jakarta
Meskipun perairan DKI Jakarta memiliki potensi besar dalam mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan maupun ancaman menuju ekonomi laut yang berkelanjutan, di antaranya ialah: perubahan iklim global, penangkapan ikan yang berlebihan, polusi limbah dan sampah laut, serta reklamasi pulau.
