35. Bumerang Kebijakan

“Mungkin saja, suatu hari, keberadaan petani sangat dibutuhkan. Bahkan pemerintah rela menggaji mereka agar mau bertani dan menanam padi.” Pandang Memet mengawang menjamah langit biru. Ia merangkai gumpalan-gumpalan awan putih menjadi binatang dan gerakan manusia. Tentu dalam imajinasinya.

“Kok bisa?” Memet merengut. Ia belum bisa menjangkau pikiran Cepi.

“Iya. Saat itu, tak ada lagi orang yang mau jadi petani. Menanam padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kebutuhan masyarakat pada pangan dipasok dari luar negeri alias impor.” Ucapan Cepi begitu tegas seolah itu sebuah keyakinannya.

“Kenapa tak seorangpun mau jadi petani? Negara kita kan agraris. Tanahnya subur.” Memet coba mengorek lebih jauh apa yang dipikirkan sahabat karibnya. Sejak pindah ke Lapas Sukamiskin, ia lebih banyak mendengar daripada bicara. Dengan sikap itu ia merasa lebih percaya diri dalam berbincang.

“Sebab orang-orang berpikir tak ada untungnya jadi petani. Bahkan saat itu petani dipandang sebagai profesi bagi orang-orang yang bingung hidup.”

“Jawabanmu belum jelas, Cep. Apa penyebab utamanya?”

“Profesi petani tak membuat mereka sejahtera, bahkan semacam kerja sosial yang keuntungannya habis buat makan sehari-hari hingga musim panen berikutnya tiba. Tiap panen, harga padi anjlok hingga dasar akal. Harga pupuk membubung setinggi Monas. Kalau ada pun sulit didapat. Kalau dapatpun harganya sangat mahal.”

“Dalam perkiraanmu, mereka beralih profesi jadi apa?”

“Ya... bisa jadi tukang ojek, buruh pabrik, dan pekerjaan lain yang dianggap lebih menguntungkan daripada jadi petani.”

Memet mengawangkan pandang ke awan, coba menerka apa yang tengah diamati Cepi. “Kukira, gejala ke arah sana sudah tampak, Cep. Tiap panen, harga padi anjlok. Pupuk pun susah didapat. Banyak petani menjual tanahnya. Ironisnya, ketika sebagian mereka pindah profesi dengan modal hasil jual tanah, mereka kembali jadi petani. Tepatnya buruh tani karena mereka menggarap sawah milik orang lain yang awalnya tanah mereka.”

“Pemerintah mengeluh lahan pertanian berkurang, disulap menjadi perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini melarang pembangunan perumahan bersubsidi karena marah pada pengembang yang membangun perumahan di atas lahan persawahan. Seharusnya mereka mikir bahwa kebijakan yang dibuat menjadi bumerang yang makin memperpuruk negeri ini.” Cepi mendesah, tatapnya masih lekat pada awan gemawan.

“Kesalahan kebijakan di bidang pertanian berimbas pada kebijakan perumahan. Payah.” Memet ikut mendesah, namun lebih basah.

“Lihat saja kasus yang tengah berlangsung. Beras impor ilegal harganya lebih murah dari harga di pasaran. Dua kementerian, Kemendag dan Kementan, saling lempar tanggung jawab. Imbasnya ke petani.”

“Di ujung pemerintahan Pak Presiden yang menginjak periode kedua, belum ada regulasi yang melindungi nasib petani. Impor ilegal di depan mata. Siapa yang tanggung jawab? Jangan-jangan setan yang disalahkan. Kasihan.”

“Bukannya belum ada regulasi, Met. Orang-orang yang pegang jabatan saja yang mentalnya masih sampah. Sebagus-bagusnya regulasi, kalau dilaksanakan oleh orang tak kompeten dan mentalnya sampah, tak ada kebijakan yang berjalan baik.”

“Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan, Cep? Seharusnya kita yang tahu persoalan ini tidak boleh tinggal diam.”

Cepi menunjuk ke langit. “Kau lihat burung bangau di atas sana, Met? Di sini, kita cuma bisa menatapnya terbang mengarungi cakrawala. Kita masih harus menjalani sisa tahanan dan belum bisa bebas seperti mereka.”

Memet menegaskan pandangannya pada sekumpulan burung yang terbang berkelompok. “Kau yakin, Cep?”

“Tentu saja aku yakin. Kita kan masih berstatus tahanan.”

“Maksudku, kau yakin di sana itu burung bangau? Kukira itu burung hantu.”

Cepi tertawa kecil. Tangannya merengkuh bahu Memet. Sebentar ia menatap Memet lalu kembali melihat langit. Perasaan bahagia memenuhi benaknya karena hingga kini ia masih bisa menjalani hidup bersama sahabatnya.*