Surat dari Tanah Karo untuk Megawati Soekarnoputri

Kecintaan Masyarakat Karo terhadap Soekarno memang tidak pernah lekang termakan Zaman. Dari pemilu tahun 1955 sampai pemilu 2009 terbukti PNI hingga PDI-P adalah pemenang di daerah ini dengan presentase yang luar biasa mencapai angka 90. [caption id="" align="alignnone" width="600" caption="Megawati dan Latar Soekarno (okezone.com)"][/caption] Berikut adalah sedikit gambaran mengenai Spirt Soekarnoisme Warga Tanah Karo yang ditulis oleh Hiski Darmayana, seorang Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang. Tulisan ini juga sebelumnya sudah dipublikasikan melalui situs berdikarionline.com

Dalam dinamika politik nasional, Kabupaten Tanah Karo memiliki sebuah catatan menarik. Daerah ini merupakan basis massa nasionalis yang berafiliasi pada kekuatan politik Soekarnois sejak Pemilu tahun 1955. Ketika itu Partai Nasional Indonesia (PNI), partai politik yang didirikan Soekarno dan mengusung ideologi Marhaenisme ajaran Soekarno menang mutlak di Kabupaten Tanah Karo. Prosentase suara yang diraih PNI dari Tanah Karo mencapai sekitar 90% suara. Moment ini dapat dijadikan indikator bagi loyalitas politik warga Karo terhadap Presiden RI pertama tersebut. Soekarno pun digelari ”Bapa Rayat Sirulo” oleh warga Karo, yang artinya pemimpin yang membawa kemakmuran rakyat.

Loyalitas politik warga Karo terhadap Soekarno berlanjut hingga meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta di daerah Sumatera. Ketika itu, kaum pemberontak yang terdiri dari panglima-panglima militer daerah dan kekuatan politik Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta disokong oleh anasir-anasir imperialis asing berhasil meraih dukungan yang cukup signifikan dari warga Sumatera.

Di masa-masa genting tersebut, warga Karo justru tidak tertarik untuk ikut melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Soekarno dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang ditunjukkan warga dari beberapa kawasan lainnya di Sumatera. Pada saat itu muncul tokoh kharismatik dari etnis Karo, yakni Letjen Djamin Ginting, yang menegaskan haluan politiknya untuk berdiri di belakang Pemerintahan Soekarno dan NKRI demi melawan kekuatan pemberontak yang didukung kekuatan imperialis. Karena jasanya itu, Letjen Djamin Ginting diangkat oleh Soekarno menjadi Pangdam Bukit Barisan yang melingkupi seluruh wilayah Sumatera pada tahun 1957-1958.

Loyalitas Politik ditengah Badai

Loyalitas politik warga Karo terhadap Soekarno berbuah manis dengan diangkatnya seorang putra Karo, Ulung Sitepu, sebagai Gubernur Sumut pada tahun 1963. Namun badai politik yang datang seiring dengan terjadinya peristiwa 30 September 1965 (G30S) seakan turut menghantam partisipasi politik orang Karo.

Ulung Sitepu diberhentikan dari jabatan gubernur pasca G30S karena dituding sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), sebuah tudingan yang tak pernah dibuktikan secara hukum hingga kini. Memang ketika menjabat gubernur, Ulung Sitepu banyak menuai dukungan dari massa PKI, dan hal ini adalah sesuatu yang lumrah karena PKI merupakan partai legal dan sah di republik ini sebelum G30S. Namun Ulung Sitepu sendiri tak pernah menjadi anggota PKI secara formal, ia lebih dikenal sebagai gubernur yang loyal pada Presiden Soekarno seperti kebanyakan warga Karo lainnya. Kemungkinan besar hal inilah yang menjadi alasan dari diberhentikannya Ulung Sitepu dari jabatan gubernur Sumut, karena pasca G30S seluruh kekuatan politik Soekarnois disikat habis oleh rezim baru dibawah pimpinan Jenderal Soeharto.

Kendati mengalami represi penguasa, loyalitas warga Karo terhadap Soekarno tak pernah pudar. Hal ini terbukti dari tetap dikuasainya Tanah Karo oleh kekuatan politik yang merupakan ‘reinkarnasi’ dari PNI, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Loyalitas itu makin ditunjukkan oleh warga Karo ketika putri Soekarno, Megawati, menjadi Ketua Umum PDI di awal dekade 90-an. Hal ini dipandang sebagai momentum kebangkitan politik trah Soekarno oleh warga Karo dan kaum Soekarnois lainnya.

Dukungan warga Karo terhadap PDI, yang setelah reformasi bermetamorfosa menjadi PDI Perjuangan (PDIP), termanifestasi pada perolehan suara PDIP di Tanah Karo pada pemilu 1999 yang mencapai 95% suara (mengungguli perolehan suara PNI pada pemilu 1955). Hal yang sama juga terlihat pada pemilu 2004, dimana PDIP kembali mendominasi perolehan suara di Tanah Karo.

Pada pemilu 2009, PDIP kembali meraih mayoritas suara (85%) di Tanah Karo. Meskipun mengalami penurunan, namun hal tersebut menunjukkan loyalitas warga Karo yang tak pernah redup terhadap dinasti politik Soekarno, karena pada saat yang sama banyak daerah basis PDIP dan partai lainnya yang direbut oleh Partai Demokrat, partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak Pernah Padam

Masa reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik sesungguhnya dapat menjadi peluang bagi warga Karo untuk berkiprah di berbagai partai politik. Kenyataannya beberapa putra Karo memang memanfaatkan peluang itu dan berhasil menduduki posisi strategis di berbagai partai, seperti Tifatul Sembiring yang berhasil menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan MS Kaban yang meraih jabatan Ketua Umum di Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun fakta banyaknya warga Karo yang berpolitik dengan menggunakan instrumen partai yang tidak mengusung ideologi Soekarno ternyata tidak mudah mengubah pilihan politik warga Tanah Karo, dimana leluhur warga Karo berasal. Pemilu-pemilu pada masa reformasi menunjukkan tidak padamnya loyalitas politik warga Tanah Karo terhadap Soekarno dan dinastinya.

Kesetiaan warga Karo terhadap Soekarno dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor historis, dimana Soekarno pernah diasingkan Belanda di daerah Tanah karo, tepatnya di Desa Laugumba, Kecamatan Berastagi, pasca agresi militer Belanda terhadap Indonesia di akhir tahun 1948. Ketika itu Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Tanah Karo bersama dengan dua pimpinan repiblik lainny; H.Agus Salim dan Sutan Sjahrir.

Faktor lainnya adalah faktor ideologis, dimana kondisi sosial ekonomi warga Tanah Karo cocok dengan ideologi PNI, Marhaenisme. Seperti yang dinyatakan oleh seorang Guru Besar dari Universitas Sumatera Utara, Prof.DR. H.R.Brahmana, bahwa mayoritas warga Karo adalah petani yang bercocok tanam pangan hortikultura semenjak era kolonial Belanda dahulu. Dan hal tersebut sesuai dengan ideologi Marhaenisme yang mengangkat problematika kaum petani Indonesia yang telah dimiskinkan oleh sistem ekonomi dan politik yang berlaku.

Loyalitas politik seperti yang dimiliki warga Tanah Karo terhadap Soekarno adalah hal yang agak luar biasa ditengah alam demokrasi liberal kini, yang berbasiskan pada politik uang sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan. Kecurangan sistematis yang ditenggarai banyak pihak terjadi pada pemilu 2009 lalu juga tak mampu meruntuhkan spirit Soekarnoisme warga Tanah Karo. Sebuah kenyataan yang dapat dijadikan refleksi bagi kita bersama, bahwa kesetiaan pada ”Bapa Rayat Sirulo” tak akan tergantikan oleh maraknya keculasan politik berbasiskan pragmatisme dan oportunisme, yang banyak dipertontonkan oleh para elit politik kini.

Namun Ironis sekali, meski kesetiaan sudah dibuktikan berpuluh-puluh tahun lamanya terhadap paham Soekarnoisme ini. Namun pada kenyataanya tidak ada satupun promosi yang baik dirasakan oleh kader-kader dari Karo. Bahkan tercatat di Pengurus Pusat PDI-P saja sampai saat ini tercatat sangat minim sekali Orang Karo, bahkan tidak ada sama sekali.

Kader-kader Karo dalam kesempatan ini ingin meyampaikan informasi-informasi kepada Ibu Megawati, sekaligus mengingatkan bahwa Karo itu adalah Karo, bukan Batak yang selalu diidentikkan dengan Toba.

Semoga dengan informasi ini pula Ibu Megawati kedepannya dapat mengetahui apa bedanya Batak, Toba dan Karo. Sehingga dengan keterwakilan Batak didalam tubuh PDI-P ternyata belumlah mewakili Karo yang notebene Spirit Soekarnoisme masih terus mengalir didalam darahnya. Salam Merdeka!!!