Tanah Air - Tidak lebih dari 2 bulan lamanya setelah sumpah amanat jabatan bagi Presiden dan Wakil Rakyat bergema di senayan, setelah pemilu yang amat sangat menguras materil serta immateril, gelanggang tempur politik kembali dibuka untuk kembali mengguncang Indonesia.
Dalam hari-hari yang akan datang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung tahun ini akan menjadi fokus utama khalayak ramai. Pesta demokrasi kedua pada tahun ini akan diadakan pada 545 daerah yurisdiksi di Indonesia, dengan terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota/kotamadya.
Ukuran pemilihan yang raksasa tersebut menjadi cerminan dari pemilu pada awal tahun, namun akan dipenuhi oleh intrik serta konflik yang mengikuti dinamika politik masing-masing daerah. Tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik berbeda baik dari adat-budaya, sosial, tingkat ekonomi, serta tentunya para tokoh-tokoh dan aktor politik di dalamnya.
Keberagaman tersebut akan menjadi medan laga bagi para aktor politik untuk kembali menentukan rencana-rencana strategis yang akan dilaksanakan. Pemilu dan Pilpres telah menghasilkan keadaan dimana Prabowo-Gibran menjadi Presiden-Wakil Presiden dan mayoritas kursi parlemen dipegang oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi partai dengan kursi terbanyak di parlemen.
Seolah menyambut keadaan baru tersebut, Pilkada 2024 akan menjadi ajang dimana mereka memastikan faktor kunci untuk rencana mereka pada 2024-2029 terlaksana, dengan menempatkan kader-kader mereka sebagai pemimpin di daerah untuk menunjang rencana masing-masing pihak.
Begitu juga dengan mereka yang telah menggenggam tongkat kekuasaan sebelumnya, para “Raja-Raja Kecil” akan dengan gelora menggebu-gebu memastikan dinasti politik yang mereka bangun terus berjalan kepada generasi selanjutnya. Tantangan tersebut kembali jatuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan Pilkada memenuhi asas-asas yang sesuai dengn Pancasila dan nilai-nilai demokrasi Indonesia.
Perebutan Titik Strategis Masa Depan
Sebagai Negara yang berbentuk “Kesatuan,” merupakan suatu jaminan yang sangat optimal apabila Pemerintah Pusat memastikan Pemerintah Daerah untuk dapat berkoordinasi, bersinergis, serta bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan dalam lingkup nasional. Keadaan yang stabil tersebut merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024.
Prabowo dan partainya, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta jajaran partai KIM Plus telah menyusun keputusan-keputusan strategis yang dituangkan dengan pasangan calon kepala daerah yang akan maju di berbagai wilayah baik dari tingkat Gubernur, Bupati, maupun Walikota.
Bahkan dalam beberapa wilayah yang dapat diperhitungkan sebagai “wilayah vital” dimana sarat sekali fungsi yang dapat didapatkan pemegang kendali dalam yurisdiksi wilayah tersebut, Prabowo terjun langsung untuk mengendorse “juaranya” dalam pilkada. Langkah tersebut memicu banyak kontroversi yang kembali menuduh tidak etisnya seorang Presiden untuk berkampanye dan tuntutan untuk bersikap netral semakin bergaung.
DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali merupakan salah satu wilayah yang dapat dianggap “vital” bila diperhatikan dari aktivitas kedua kubu politik yang berlawanan tersebut. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang berpopulasi besar, dimana di dalamnya berkembang pengaruh partai-partai yang menancapkan pengaruhnya dalam berbagai lingkup yang ada.
Baik secara sosial melalui kegiatan kemasyarakatan, kegiatan agama, serta yang sejenis. Semua upaya diatas akan menghasilkan kekuatan massa yang menjadi bahan bakar utama partai politik, suara-suara yang dapat digiling menjadi parliament threshold atau elektabilitas lain di masa depan.
Begitu juga dengan besarnya aktivitas ekonomi pada tiga wilayah tersebut, ribuan pabrik, jutaan tenaga kerja, serta bertumpuknya para pengusaha yang siap mendukung langkah-langkah pemerintah maupun partai politik yang dapat merebut “hati” atau mungkin menjadi pemegang yurisdiksi sah yang “mengikat” mereka.
Berlanjut juga dengan pembangunan dan karakteristik daerah “vital” tersebut, dimana akan ada banyaknya proyek pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan, terutama bagi pemerintah yang harus melaksanakan program kerja mereka sesuai target, mendukung penting dan strategisnya wilayah tersebut untuk dipimpin.
Dengan mempertimbangkan konsiderasi-konsiderasi di atas, dapatlah dipahami bahwa dua kubu politik tersebut berusaha dengan gencar-gencarnya untuk meraih kemenangan dan menempatkan kader mereka sebagai pemimpin dari wilayah yurisdiksi tersebut. Hal itu mengingat dengan “menguasai” wilayah-wilayah tersebut, berarti menguasai titik strategis yang nantinya amat sangat mendukung rencana atau program yang akan dijalankan.
Posisi politik kubu PDIP yang saat ini masih “kelabu” antara bagian dari Pemerintah atau Oposisi tidak mengurangi gelora mereka untuk kembali “berkuasa” dalam Pilkada 2024.
Sebelumnya, posisi PDIP yang tidak mendapatkan representasi di Kabinet Merah Putih mungkin menjadi salah satu pukulan telak yang bisa menggiring PDIP ke posisi sebagai oposisi daripada pemerintah selayaknya zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun belum ada sinyal kuat maupun deklarasi resmi dari internal PDIP.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto masih menyebut bahwa partainya tetap mendukung “kebijakan politik negara yang sesuai konstitusi” memantapkan posisi PDIP yang masih mencari “leverage” atau daya tawar untuk bernegosiasi dengan kubu KIM Plus terkait posisinya kedepan. Salah satu upayanya adalah berjuang melalui Pilkada, kembali menempatkan kadernya sebagai pemimpin di wilayah-wilayah yurisdiksi mulai dari Walikota hingga Gubernur.
Tekad PDIP untuk keluar sebagai “juara” pada Pilkada yang akan datang sangat terlihat dengan usaha mereka untuk tetap mempertahankan lumbung suara mereka pada wilayah-wilayah yang mereka anggap “vital” bagi posisi mereka. Fokus kampanye pada wilayah seperti DKI Jakarta serta Jawa Tengah yang juga merupakan basis utama pergerakan kepartaian PDIP semakin hari semakin dikembangkan hingga menuju hitungan hari. Dari gerakan yang semakin besar dan pengorbanan yang terus terjadi, nampaknya Kubu KIM Plus juga menyadari makna rahasia dari pergerakan tersebut. Pada Pilkada ini, PDIP sangat paham bahwa mereka telah kalah untuk proses parlemen, dan sekarang sedang memperjuangkan pengaruh mereka pada cabang “eksekutif” negara sebagai usaha akhir untuk mempertahankan elektabilitas dan posisi mereka. Dapatlah kita takar secara sederhana bahwa Pilkada 2024 dapat disebut sebagai “Ujian Akbar” bagi PDIP dan koalisinya agar dapat tetap bertahan dan relevan untuk tahun-tahun berat yang akan datang.
Sementara PDIP berjuang untuk mempertahankan posisi mereka sekuat mungkin, Prabowo, Gerindra dan KIM Plus berusaha untuk mencapai konsolidasi dan integrasi politik dari tingkat wilayah yurisdiksi terkecil hingga ke pusat. Sebagai rezim pemerintah yang baru, tentunya menjamin stabilitas dan konsolidasi pusat-daerah merupakan kunci untuk melaksanakan program lain kedepannya.
Dengan menempatkan kader atau orang mereka sebagai kepala daerah di berbagai wilayah, akan sangat mudah bagi Prabowo untuk menjalankan kebijakannya yang akan dilaksanakan di daerah tersebut karena dukungan langsung yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Berbagai atensi-atensi akan dengan mudah dijalani dan sesuai target bila yang bergerak secara langsung dilapangan all president's men.
Selain itu, konsolidasi jaringan politik di berbagai lingkup dan lapisan masyarakat bagi KIM Plus setidaknya untuk 5 tahun kedepan apabila memenangkan Pilkada adalah suatu hal yang dapat dijamin fungsi dan manfaatnya. Dengan menguasai Pilkada 2024, KIM Plus juga dapat memecah kekuatan politik PDIP pada masa yang akan datang, memperlemah posisinya agar dapat digunakan dalam meja “negosiasi” yang mungkin datang tidak lama setelah Pilkada 2024 selesai.
Tumpahnya Keringat Para “Raja Kecil”
Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi asas “kekeluargaan” yang berdiksi positif, dapat juga terjadi akibat negatif yang terjadi, yaitu nepotisme. Pada Pilkada 2024 ini adalah ajang bagi mereka yang memiliki “dinasti politik” untuk kembali memperkuat cengkeramannya pada daerah yang mereka kuasai.
Sebut saja mereka sebagai “Raja Kecil” yang selama ini menjabat sebagai kepala daerah di wilayahnya, yang selain merawat wilayahnya sebagai kewajibannya, juga merawat keluarganya untuk melanjutkan tonggak kekuasaan, melanggengkan nepotisme dan membawa wilayah tersebut untuk menyambut malapetaka yang tak terhindarkan.
Jika kita memperhatikan sekeliling kita dan sedikit menelisik pada hubungan darah yang mereka punya, dapat dilihat pada reklame, poster, iklan atau alat peraga kampanye lainnya, keluarga sebagai ahli waris tongkat kekuasaan “Raja Kecil” tersebut sedang mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah melanjutkan trah keluarganya. Mirisnya, peristiwa mengenaskan tersebut terjadi secara merata di Indonesia, setidaknya setiap pulau besar dan setiap tingkatan wilayah dari kabupaten hingga provinsi memiliki mereka yang terafiliasi dalam dinasti politik.
Baik Ayah kepada anak, suami kepada istri, maupun paman kepada keponakan dan pola rawan nepotisme lainnya mewarnai Pilkada 2024 ini. Tak dibedakan baik kubu KIM Plus maupun PDIP sama-sama mendukung mereka yang didapuk memiliki dinasti politik, yang menjadi konsideran bahwasannya cengkeraman dinasti politik tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepas dengan mudah.
Walaupun begitu, untuk suatu perubahan besar maka dibutuhkan pengorbanan yang besar pula. Pengorbanan tersebut merupakan sesuatu yang siap dilakukan oleh aktor politik dinasti, kegiatan yang dipenuhi banjir keringat, biaya kampanye yang menghirup materi, serta janji palsu yang menawarkan elektabilitas merupakan hal-hal yang siap dilakukan oleh mereka. Serangkaian hal tersebut siap mereka lakukan ketika sudah mengetahui manisnya tongkat kekuasaan yang sudah disemen pondasinya terus menerus, memudahkan segala keinginan mereka untuk dapat terwujud di wilayah yang mereka kuasai tanpa adanya pertimbangan “untuk rakyat” sedikitpun.
Sebagai rakyat yang menjadi target penipuan berjamaah para aktor politik dinasti tersebut, sudah saatnya kita juga ikut melakukan pengorbanan besar-besaran. Bukan berkorban untuk melanggengkan dinasti mereka, namun sebaliknya untuk memecah “pohon politik” yang telah mereka bangun selama ini.
Mari memperhatikan sekeliling, bersifat lebih waspada terhadap mereka yang terafiliasi sedang melanjutkan dinasti politiknya, dan bergerak menuju arah yang berlawanan dari mereka.
Bila benar-benar muak dengan mereka yang selama ini merampas hak yang seharusnya diterima, menipu yang seharusnya benar, memanipulasi keadaan untuk menguntungkan keluarga dan merugikan masyarakat, maka Pilkada 2024 ini adalah ajang untuk menghentikan trah dinasti politik para aktor-aktor tersebut.
Pilkada 2024 juga akan menjadi tantangan baru kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 yang benar-benar jujur, adil, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sikap netral dan tidak memihak harus terus dijaga dalam menyambut Pilkada yang akan dimulai dalam hitungan hari.
KPU dan Bawaslu juga perlu memperhatikan terkait pengaruh suatu dinasti politik dalam kontestasi Pilkada, mengawasi secara ketat karena konstelasi kekuatan dan kerawanan yang akan terjadi akan berbeda di tiap daerahnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
