Pada awal tahun 2025, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah resmi memulai langkah pertama penghapusan utang sebesar satu juta  pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keputusan pemerintah ini menjadi langkah signifikan untuk membantu para pelaku usaha yang terimbas pandemi, mengurangi tekanan finansial mereka, serta dapat mendorong mereka agar dapat pulih kembali dan bersaing pada pasar dengan lebih percaya diri. Dengan adanya kebijakan tersebut, kebijakan ini menjadi salah satu sorotan bagi masyarakat yang di mana dampaknya yang dapat memengaruhi perekonomian secara signifikan.
Angin Segar Bagi Para Pelaku UMKM
Kebijakan penghapusan utang yang telah diresmikan oleh pemerintah ini pastinya memberikan angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini mungkin saja sangat terbebani dengan adanya utang tersebut. Dengan terhapusnya utang, para pelaku UMKM dapat lebih fokus untuk mendorong usaha mereka agar lebih bangkit, tumbuh, dan berkembang.
Langkah ini juga dapat berkaitan dengan komitmen perintah untuh mendukung para pelaku usaha seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini juga ikut serta dalam penopang perekonomian di Indonesia. Dengan melibatkan banyak pelaku usaha pada tingkat bawah, kebijakan ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi Nasional.
Tantangan di Tahun 2025
Meskipun hal ini memberikan angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan ini juga memiliki risiko yang amat besar. Salah satu risiko yang mungkin akan dihadapi adalah dimana para pelaku akan ketergantungan atas bantuan dari pemerintah. Di mana dengan penghapusan utang dapat membuat  para pelaku UMKM ini merasa bahwa mereka tidak perlu berusaha secara keras untuk membayar utang, dan menciptakan pola pikir bahwa bantuan dari pemerintah ini akan selalu ada bagi mereka. Maka dari itu, pemerintah juga harus membersamai pelatihan manajemen keuangan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam pengeolalaan uang mereka.
Tak hanya itu jumlah anggaran yang besar juga pastinya menjadi risiko. Dengan pendekatan yang hati-hati dan sudah terencana, pemerintah dapat mengelola penghapusan utang UMKM tanpa mengorbankan stabilitas fiskal atau mengurangi anggaran untuk program program lainnya.
Tindakan Selanjutnya yang Perlu Dilakukan.
Agar kebijakan ini lebih efektif. Di mana pemerintah perlu memantau dampak dari kebijakan yang dilakukannya ini terhadap perekonomian dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi yang diperlukan. Berikut tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah:
- Program edukasi dan pendampingan
Program edukasi dan pendampingan ini adalah bagaimana para pelaku UMKM dapat memanajemen keuangannya sendiri dengan cara pemerintah memberi wadah bagi mereka dan menyediakan pelatihan yang membuat mereka dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
- Program pemberdayaan
Program pemberdayaan ini salah satu langkah yang membuat para pelaku UMKM dapat berkompetitif. Di mana pada program ini difokuskan pada peningkatan keterampilan, mendorong adanya sebuah inovasi dan memberikan akses yang luas ke pasar agar produk dari para pelaku UMKM dapat dijangkau lebih banyak konsumen.
- Program pendampingan bisnis
