Perbandingan harga BBM di Malaysia-Indonesia menimbulkan Polemik, setelah Menteri BUMN Erick Thohir dan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga meminta masyarakat untuk tidak membandingkan Pertamina dan Peteronas.
Pernyataan keduanya, ditanggapi serius oleh Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono. Dia mengatakan, Â pernyataan itu justru mengekang kebebasan berpendapat warga Negara, sebagai bentuk semangat berdemokrasi.
Paling mengkhawatirkan, kata dia, jangan sampai apa yang disampaikan ke Presiden Jokowi soal harga BBM, merupakan masukan yang menyesatkan, tidak disertai kajian dan data yang jelas.
Menurut penerima penghargaan Honoris Mentions dari Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Â ITS Surabaya ini, yang membandingkan Pertamina dengan Petronas adalah Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.Â
Sebagaimana statetmentnya di media, dia mengatakan subsidi Pertronas jauh lebih besar, dibanding Pertamina.
"Untuk membuktikan pernyataan Dirut Pertamina, saya meluncur ke Malaysia dan terungkap fakta bahwa harga BBM di Malaysia jauh lebih murah dan subsidinya lebih kecil dari pertamina di Indonesia.Â
Rupanya Menteri BUMN terlalu sibuk diluar BUMN sehingga tidak memonitor apa yang dikomentari Dirut Pertamina di media"Kata Bambang Haryo, Rabu  (10/8)
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menjelaskan bahwa petronas masih sama dengan pertamina yaitu menggantungkan BBM Impor dari Negara Saudi Arabia, Brazil, Australia, Amerika, United Arab Emired (UAE), sehingga pernyataan Menteri BUMN bahwa petronas memproduksi minyak sendiri  tidak berdasarkan kajian yang tepat.
"Perlu diketahui sebagai besar harga gasoline oktan 95 dibeberapa negara penghasil minyak di dunia jauh lebih kecil dari harga gasoline oktan 95 yang ada di Indonesia, misalnya :Â
urutan 1 Venezuela harga 0,022 USD atau setara dengan Rp. 299,- dg jumlah penduduk 28 juta , urutan 2 Libai harga 0.031 USD setara dengan Rp. 463,-, urutan 3 Iran 0,053 USD setara dengan Rp. 792,- , Urutan 9 Malaysia 0,46 USD setara dengan Rp. 6.881, urutan 10 Irak 0,51 USD setara dengan 7.690,-" Ujar pemilik sapaan akrab BHS.
Bahkan, Kata Penerima penghargaan Anggota DPR-RI teraspiratif periode 2014-2019 ini, Â Negara bukan penghasil minyak, Â banyak yang lebih murah dari Indonesia, misalnya :Â
urutan ke 36 Taiwan 1,028 USD setara dengan 15.378, urutan 37 Burma 1,039 USD setara dengan Rp. 15.540, urutan 40 Maldive 1,071 USD setara dengan 16.022, urutan 45 Vietnam 1,121 USD setara dengan 16.770, urutan 50 adalah Indonesia 1,167 USD setara dengan Rp. 17.540 berarti ada 49 negara yang menjual bahan bakar oktan 95 lebih murah dari Indonesia, sumber data,Â
"Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan harga BBM yang ada di Indonesia adalah yang termurah di Dunia, padahal Indonesia termasuk penghasil minyak dan gas yang sumur minyaknya terbanyak dan terbesar di Asia Tenggara.Â
Kenapa harga BBMnya bisa sangat mahal?? tanya BHS.
Lucunya lagi , sambung BHS, Staf Khusus Menteri BUMN yang mengatakan harga BBM di Malaysia lebih murah dari Indonesia karena jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, inipun tidak berdasar kajian dan data yang benar.
"Sebagai misal Singapura yang mempunyai penduduk 5,6 juta yang jauh lebih kecil dari penduduk Indonesia maupun penduduk Malaysia yang jumlahnya 33,37juta, harga BBM Singapura oktan 95 adalah 2,022 USD setara dengan Rp.30.200,- yang tentu jauh lebih mahal dari harga di Indonesia maupun di Malaysia, sehingga tingginya harga BBM di suatu negara tidak ada korelasinya dengan jumlah penduduk tetapi sangat berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat di negara tersebut"Ungkap BHS
Lebih lanjut, anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini, di Singapura walau harga BBMnya 2Kali lipat lebih tinggi dari Indonesia tetapi UMRnya juga tinggi sebesar 5.000 SGD setara dengan 53juta sedangkan di Indonesia UMR berkisar 2 -- 4,7 juta rupiah dan bahkan masih ada wilayah yang mempunyai UMR dibawah 2 juta rupiah, misalnya Sragen Rp. 1.839.000, Banjarnegara Rp.1.819.000, dan lain lain, mayoritas 90% UMR wilayah di Indonesia di bawah 3juta rupiah.
"Maka pemerintah Indonesia seharusnya menerapkan tarif harga BBM yang realistis sesuai dengan harga beli impor seperti halnya di Malaysia dan baru subsidinya disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia"Tutup BHS.
