Mengenal Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyebutkan bahwa perusahaan bukan hanya bertanggung jawab kepada pemilik dan investor tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti konsumen, pemasok, dan masyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemangku kepentingan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dalam konteks ini, manajer harus mengambil tindakan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka pada pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat memanfaatkan konsep keberlanjutan sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Misalnya, perusahaan dapat memberikan sumbangan amal kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, keberlanjutan juga dapat menjadi strategi bisnis yang layak dalam hal penggantian manajer dan dukungan pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan juga percaya bahwa kegiatan perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan dapat meningkatkan klaim keuangan mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam aktivitas bisnis mereka. Namun, keberlanjutan bukanlah strategi yang dapat mengganggu tujuan utama perusahaan. Perusahaan tetap harus fokus pada tujuan bisnis mereka sambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan.

Konsep akuntabilitas adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka. Dalam konteks ini, perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperhitungkan pengaruhnya pada lingkungan eksternal. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan berinteraksi dengan mereka secara terbuka dan jujur, bukan hanya investor dan pemilik.

Stakeholder eksternal, seperti masyarakat, memegang peran penting dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaan. Oleh karena itu, transparansi dalam kebijakan, keputusan, dan aktivitas perusahaan harus diutamakan. Transparansi harus mencakup informasi yang jelas, akurat, lengkap, wajar, dan memadai tentang dampak yang diketahui atau potensial pada lingkungan dan masyarakat.

Meskipun transparansi penting dalam pengungkapan informasi, ada batasan atas informasi yang dapat dibagikan oleh perusahaan. Informasi tentang hak milik, informasi yang dilindungi hukum, atau informasi yang melanggar persyaratan komersial, keamanan, atau privasi pribadi tidak harus diungkapkan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor dan batasan saat mengekspos informasi.