Secara geografis, Indonesia berada di jalur "Ring of Fire" yang berpotensi terhadap bencana. Namun, terdapat juga peluang untuk terjadinya peristiwa yang tak terduga, seperti wisata di area rawan bencana. Industri wisata bencana adalah industri sensitif yang cenderung berfokus pada krisis dan kritik terhadap sektor pariwisata itu sendiri. Ancaman bencana dapat disebabkan oleh faktor alam yang sulit diprediksi atau ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, seperti pembuangan sampah, pencemaran limbah, dan pembakaran hutan secara sembarangan. Namun, wisata bencana semakin menjadi preferensi perjalanan wisata publik. Hal ini diungkapkan oleh Dyaloka Puspita Ningrum, S.I.Kom.,M.I.Kom, Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi (Ilkom) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Widya Mataram (UWM) di Gedung Fisipol UWM pada Jumat (24/3).
Meskipun tidak dianjurkan untuk mempromosikan destinasi wisata yang sedang dilanda bencana, media massa harus berperan sebagai "early warning system" untuk mengedukasi publik tentang isu-isu bencana yang mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi timbulnya bencana, dibutuhkan manajemen kebencanaan yang tepat, baik pada pra-bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang langkah-langkah strategis dalam manajemen kebencanaan, sedangkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 (Pasal 26 Ayat D) mengatur bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan terhadap para wisatawan.
Meskipun Indonesia memiliki keindahan alam yang tidak tertandingi dan menjadi motivasi bagi wisatawan dari berbagai tempat, namun beberapa wilayah di Indonesia memiliki risiko dan ancaman bencana yang membuatnya menjadi tujuan wisata bencana. "Keberadaan objek wisata tersebut bisa jadi ironis karena terdapat dua persoalan yang beriringan antara kepentingan ekonomi pariwisata dengan kesadaran masyarakat lokal terhadap ancaman bencana. Di satu sisi, wisata bencana bisa menjadi sarana alternatif bagi pengunjung untuk memahami tragedi bencana di masa lalu. Namun, seringkali para pengunjung di lokasi tujuan tidak memperhatikan etika berwisata dan melakukan eksploitasi yang merugikan," tambah Wakil Dekan II Fisipol UWM ini.
Liburan adalah momen yang sangat menyenangkan bagi sebagian orang, terutama yang dapat terlihat dari aksi selfie yang banyak terdokumentasi di beberapa platform digital terkini. Namun, tindakan tersebut tidak dianjurkan, terutama jika dilakukan saat bencana sedang terjadi di suatu wilayah yang berpotensi membahayakan keselamatan orang-orang di sekitarnya. "Untuk mengurangi ketidakpastian dalam situasi seperti itu, pendekatan komunikasi terhadap isu kebencanaan harus ditingkatkan oleh pemerintah, media massa, dan masyarakat umum. Informasi tentang bencana dapat menyebar dengan sangat cepat dan tidak terkendali, bahkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, aspek komunikasi sangat penting dalam praktik wisata bencana," tutupnya.
Dalam praktik disaster tourism, komunikasi harus dilakukan dengan empati, yaitu dengan berpartisipasi secara emosional dan intelektual dalam pengalaman orang lain. Penting juga bagi publik untuk mampu memilih dan memilah berbagai pesan kebencanaan yang semakin banyak, terutama melalui jurnalisme warga yang semakin berkembang dan menjadi sumber informasi yang penting. Meskipun wisatawan tertarik dengan disaster tourism, namun harus disertai dengan kesadaran, kreativitas, dan pengelolaan khusus untuk memberikan kehidupan baru pada suatu tempat sebagai destinasi pariwisata.
