Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu (27/3/2018) memberikan arahan kepada 5.165 calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil rekrutmen tahun 2017 di Istora Senayan, Jakarta. Acara yang bertajuk Presidential Lecture ini digelar sebagai latihan dasar bagi CPNS yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga agar bersiap untuk memberikan kontribusinya pada Indonesia.
Salah satu pesan Jokowi adalah para CPNS harus menjadi motor penggerak birokrasi yang baik nantinya dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia juga berpesan kepada para CPNS harus selalu memiliki rasa ingin tahu dan bekerja dengan inovasi, jangan hanya fokus pada rutinitas saja.
Membaca berita tersebut, saya kemudian teringat dengan gebrakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada terkait pelayanan publiknya yang dimulai dengan penggerak yang sama, yaitu generasi muda.
Kanada merupakan sebuah negara yang terletak di bagian utara Amerika Serikat dan di selatan negara bagian Alaska. Negara dengan luas wilayah 9,984,670 km2 itu memiliki sistem parlementer dalam monarki konstitusional. Sama halnya dengan negara-negara persemakmuran lainnya, Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara dari Kanada, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Kanada untuk melaksanakan sebagian besar tugas kerajaan federal di Kanada.
Negara yang memiliki lagu kebangsaan berjudul "O Canada" tersebut diakui secara internasional mampu mengelola pelayanan publiknya secara efektif. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah aparat sipil negara dengan jumlah penduduk Kanada.
Dari tahun ke tahun, persentase jumlah ASN dibandingkan jumlah penduduk semakin menurun. Pada tahun 1970, persentasenya masih berada pada kisaran 0,92% dan secara konsisten berkurang menjadi 0,72% pada tahun 2016. Angka itu cukup jauh dibandingkan dengan Indonesia yang pada tahun 2016 memiliki persentase 1,69%, atau lebih dari dua kali lipat persentase di Kanada.
Secara singkat dapat diartikan bahwa di Kanada, pada tahun 2016 seorang ASN dapat melayani 140 penduduk, meningkat 32 penduduk dibandingkan kondisi pada tahun 1970. Artinya, Pemerintah Kanada mampu mengelola ASN-nya secara efisien karena pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan oleh lebih sedikit pegawai. Kemudian, bagaimana dengan efektivitasnya?
Menurut International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index 2017, Kanada berada di peringkat teratas dari 31 negara dalam hal efektivitas pelayanan publiknya. InCiSE mengukur beberapa indikator seperti pengelolaan administrasi perpajakan, pembuatan kebijakan, keterlibatan, keterbukaan, integritas, manajemen krisis, manajemen fiskal, dan keuangan.
Kanada mengungguli negara-negara maju lainnya seperti Selandia Baru, Australia, United Kingdom, Finlandia, dan Swedia. Selain itu, Kanada berhasil menciptakan sebuah struktur ASN yang mewakili unsur keberagaman baik dari segi gender, suku, maupun agama.
Selain itu, terobosan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada, yang lebih dikenal dengan sebutan "Canada @150 2.017" semakin menegaskan posisi Kanada sebagai pionir dalam pengelolaan pelayanan publik termasuk pemberdayaan ASN disana.
"Canada @150 2.017" adalah proyek percontohan inovatif yang diluncurkan oleh Clerk of the Privy Council, pejabat pelayanan publik tertinggi pada Pemerintah Kanada yang dipilih langsung oleh Gubernur Jenderal atas saran dari Perdana Menteri. Clerk of the Privy Council bertanggung jawab memberikan saran dan masukan kepada Perdana Menteri dan kabinet dalam pengelolaan pemerintahan.
