Membangun Kebiasaan Menangkal Hoaks

Menapaki momen Pemilu Presiden 2019, berita palsu alias hoax bertebaran di media sosial maupun media lain di internet. Berita palsu yang disebarkan kadangkala merupakan informasi lama yang kembali mencuat dan disebarkan seolah merupakan kabar baru dengan bumbu yang rasa-rasanya gawat dan sensasional.

Dilansir dari KOMPAS, dapat diketahui bahwa sejak Pemilu Presiden 2014, kampanye dan pertarungan antar paslon maupun timses telah dibumbui dengan kampanye hitam, program visi misi yang memikat namun nyatanya hanya pencitraan serta berbagai tuduhan dan klaim yang bersifat personal. Dan kondisi tersebut terus berlanjut hingga saat ini dengan bumbu pelengkap penyebaran berita hoax. 

Maraknya penggunaan media sosial telah mempermudah masyarakat untuk bebas berpendapat bahkan sampai mempermudah pembuatan dan penyebaran hoax. Sehingga media sosial menjadi wadah panasnya kondisi politik saat ini yang seringkali diisi dengan pencitraan, debat terbuka, dan hoax. Tak lain, pelaku yang acapkali mengisi panasnya kondisi politik tersebut adalah haters dari masing-masing kubu yang kebanyakan adalah partisan.
Para partisan yang fanatik tersebut saling serang menggunakan informasi yang menyembunyikan fakta atau bahkan membuat informasi yang mengada-ngada. Hal-hal tersebut dilakukan karena haters bertujuan untuk merekonstruksi perilaku pemilih melalui media sosial yang notabene bukan platform non organisasi sehingga dapat berkembang ke berbagai level seperti ke kalangan politikus, tokoh, dan lain-lain. Apabila pemberitaan yang dibuat mampu meningkatkan tensi hingga ke level-level tersebut maka, dapat terjadi mobilisasi massa.
Sedangkan media sosial yang merupakan ruang publik di dunia maya bersifat susah terkontrol karena semua dapat berpendapat dan menyalurkan informasi yang sering mencampurkan fakta dan fiksi antara argumen dan sentimen. Sehingga, dari fenomena tersebut perlu disadari bahwa kebiasaan bermedia sosial, kualitas literasi digital, literasi informasi, dan literasi politik masyarakat Indonesia akan menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia.
Pemuda sebagai generasi penerus bangsa mengambil peran cukup besar sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih dari kalangan generasi millennial ada sekitar 70-80 juta jiwa dari total 193 juta jiwa. Sehingga, sekitar 35-40% suara dari pemilu akan dipengaruhi oleh pilihan generasi millennial. Sedangkan, generasi millennial masih cukup mudah dipengaruhi keberpihakan karena mudah mengambil keputusan berdasarkan emosi belaka.

Sumber https://www.pinterest.com 

Generasi millennial yang sangat cakap menggunakan teknologi perlu arahan yang tepat bagi agar lebih kritis dan rasional dalam menyerap pemberitaan dan menentukan pilihannya agar tidak ikut-ikutan menjadi penyebar hoax. Karena dengan arahan yang tepat melalui perbaikan budaya literasi di kalangan pemuda, bersama dengan media sosial yang mereka miliki, pemuda akan mampu menyebarkan konten-konten positif dengan informasi yang benar adanya sehingga mampu menangkal dan menghambat penyebaran hoax. Arahan tersebut dapat dibangun melalui penguatan literasi informasi, literasi digital, dan literasi politik pada generasi millennial yang perlu didukung oleh berbagai pihak.
Dalam penguatan literasi informasi, literasi digital, dan literasi politik pada generasi millennial, salah satu pihak yang dapat disoroti adalah peranan lembaga pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi namun sepertinya penyampaiannya kurang efektif mengena kepada pelajar karena masih banyak generasi millennial yang tidak tertarik kepada perkembangan politik di Indonesia, bahkan untuk Pemilu Presiden. Mereka belum memahami dan menyadari betapa besar peran yang mereka miliki di lingkup teknologi komunikasi dan informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan politik Indonesia.
Tujuan adanya pendidikan kewarganegaraan sebenarnya telah memiliki esensi yang baik dan memuat bahwa pemuda harus memiliki literasi politik, informasi, dan digital, namun, dalam praktiknya mungkin belum disampaikan secara efektif dan efisien. Tujuan tersebut yaitu:
1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi,
3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,
4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan, dapat dengan memberikan kegiatan harian yang sifatnya melatih pelajar untuk rajin mengupdate informasi politik terkini melalui internet sehingga mampu menguatkan literasi digitalnya dengan tetap harus mengevaluasi dan memperhatikan kevalidan dari informasi yang diperoleh untuk meningkatkan literasi informasinya. 
Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Permendiknas haruslah memuat aspek yaitu: 1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, 2) Norma, Hukum, dan Peraturan, 3) Hak Asasi Manusia, 4) Kebutuhan Warga Negara, 5) Konstitusi Negara, 6) Kekuasaan dan Politik, 7) Pancasila, dan 8) Globalisasi. Namun selama ini, aspek tersebut diberikan masih hanya dengan membahas teori dan definisinya saja. Menurut saya, hal itu sudah tidak dapat lagi diterapkan. Penyampaian konsep aspek-aspek tersebut agar meresap ke dalam diri pelajar semestinya dengan mengkaji pemberitaan yang terjadi sesuai di dalam kehidupan Indonesia setiap harinya secara bersama-sama. Pemberitaan yang dikaji disesuaikan dengan aspek yang akan dibahas atau dapat mencakup beberapa aspek sekaligus. Bersama-sama, pengajar dan pelajar mengakses berita terkini melalui internet di gadget masing-masing untuk didiskusikan bersama.
Dengan metode tersebut pelajar akan mampu mengupdate wawasannya akan informasi pemberitaan yang sedang terjadi setidaknya seminggu sekali. Karena tidak semua pelajar rajin mengupdate wawasan yang dimilikinya akan kondisi Indonesia. Terlebih di kondisi informasi yang melimpah, seringkali mereka hanya mencari tahu hal-hal yang mereka sukai. Selain itu, dengan metode tersebut, pengajar dapat secara langsung memberikan bekal kepada pelajar selain hanya berupa teori dan konsep dasar, melainkan juga bagaimana ciri informasi yang hoax dan yang tidak dan bagaimana mengevaluasi sebuah informasi untuk menguatkan literasi digital dan informasi mereka, serta menyampaikan penjelasan mengenai kondisi politik yang terjadi berdasarkan berita terkini yang didiskusikan dengan menyelipkan pemahaman betapa pentingnya peran pelajar.
Selain itu, diskusi model tersebut mampu melatih kebiasaan pelajar untuk peduli dan menyampaikan pendapatnya akan kondisi yang terjadi di Indonesia. Supaya tidak membosankan, berita yang diakses tidak melulu adalah berita yang berupa artikel. Berita yang diakses dapat dengan mengakses video atau mungkin berita di radio. Hal tersebut juga untuk membiasakan pelajar dengan berbagai jenis alat komunikasi dan berbagai cara bagaimana suatu informasi diberikan yang dapat mendukung literasi digital dan informasi mereka.
Bukan hanya diterapkan di sekolah, hal ini juga dapat diterapkan oleh keluarga dengan mengajak anak-anak untuk membaca ataupun menonton berita bersama dan kemudian mendiskusikannya, ketimbang menonton siaran yang kurang bermutu ataupun membicarakan hal yang tidak penting.